Masih Banyak Masyarakat Belum Paham BPJS

by -226 views

Jatinangorku.com – Masyarakat yang menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sampai sekarang masih banyak yang belum memahami tentang aturan dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS JKN.

Contohnya, hingga kini cukup banyak peserta BPJS yang ingin dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang, tanpa membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik yang tercantum dalam kartu BPJS. Terlebih penyakit yang dideritanya hanya penyakit ringan yang bisa ditangani oleh puskesmas atau klinik.

“Kami cukup kewalahan karena selama tahun 2015 masih banyak pasien yang datang ke IGD, tanpa membawa surat rujukan dari tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas atau klinik. Apalagi, penyakitnya ringan, seperti pusing, demam dan sakit gigi yang sebetulnya bisa ditangani di puskesmas atau klinik. Kondisi ini terjadi akibat ketidakpahaman pasien peserta BPJS tentang aturan dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS. Padahal, penerapan BPJS JKN di Kabupaten Sumedang sudah menginjak tahun ketiga,” kata Direktur RSUD Sumedang, Hilman Taufik WS disela “Sosialisasi Optimalisasi BPJS Kesehatan tahun 2015”, di ruang rapat RSUD Sumedang, Senin (28/12/2015).

Hadir dalam acara itu, Kepala BPJS Cabang Sumedang Adrika Wendy, Koordinantor Jasa Raharja Sumedang Tatan Muslihat dan sejumlah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang.

Menurut dia, ketidakmengertian aturan dan prosedur BPJS tersebut, dampaknya bisa merugikan masyarakat peserta BPJS sendiri. Mereka tidak bisa mendapatkan haknya memperoleh pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit.

Contoh, karena tidak membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik apalagi jenis penyakitnya ringan, pasien peserta BPJS itu dimasukan ke dalam kelompok pasien umum yang harus membayar seluruh biaya pengobatan dan perawatannya di rumah sakit.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit termasuk di IGD, harus membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik. Bahkan yang menentukan dan memutuskan gawat tidaknya suatu penyakit, diputuskan oleh dokter di puskesmas atau klinik.

Kecuali, penyakit atau musibah yang sifatnya emergency (gawat darurat) yang bisa mengancam nyawa pasien, baru bisa ditangani langsung di IGD tanpa membawa surat rujukan.

“Jadi, tidak serta merta semua peserta BPJS bisa mendapatkan pelayanan di RSUD Sumedang. Peserta BPJS bisa dilayani di RSUD Sumedang termasuk IGD, apabila memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku,” ujar Hilman.

Ketidakpahaman para pasien peserta BPJSitu, lanjut dia, tak dipungkiri dampak masih kurangnya sosialisasi aturan dan prosedur, termasuk hak dan kewajiban peserta BPJS di masyarakat.

Oleh karena itu, RSUD Sumedang bersama-sama BPJS Cabang Sumedang, Dinkes Kab. Sumedang dan pihak terkait lainnya, tahun depan akan lebih memperkuat lagi sosialisasi kepada masyarakat seputar pelayanan kesehatan BPJS. “Sosialisasinya harus lebih diperkuat lagi,” tuturnya.

Ditanya kemungkinan penyebab banyaknya pasien IGD tanpa membawa surat rujukan karena kualitas pelayanan medis, sarana, tenaga dokter dan perawat di puskesmas masih rendah, Hilman tak menampik hal itu. Namun, kondisi itu perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan Kab. Sumedang selaku dinas yang berwenang.

Akan tetapi, jika peserta BPJS merasa tidak puas dengan pelayanan puskesmas atau klinik yang tercantum di kartu BPJS, mereka bisa pindah ke puskesmas atau klinik lainnya.

“Terlepas dari kemungkinan rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas atau klinik, untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tetap harus membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik,” katanya.

Lebih jauh Hilman menjelaskan, upaya mengurangi banyaknya pasien di IGD yang penyakitnya ringan apalagi tidak membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik, RSUD Sumedang pertengahan Januari 2016 nanti akan membuka poliklinik sore dari pukul 15.30 hingga 20.00.

Pasien yang kadung datang ke IGD tapi penyakitnya ringan, bisa diarahkan dan diperiksa kesehatannya di poliklinik sore. Sementara untuk melayani para pasien yang dirujuk balik oleh RSUD Sumedang, pihak rumah sakit sudah bekerjasama dengan Dinkes untuk membuka pelayanan rawat inap di puskesmas.

“Untuk pemulihan kondisi kesehatan setelahnya dirawat intensif di rumah sakit, pasien bisa dirujuk balik ke rawat inap di puskesmas. Kita sudah mendatangai kesepakatan dengan Dinkes untuk membuat puskesmas rawat inap,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Cabang Sumedang, Adrika mengatakan, berdasarkan aturan, bagi peserta BPJS yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS JKN tapi tidak sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, semua biayanya tidak akan ditanggung oleh BPJS.

Contohnya, penanganan medis di rumah sakit tanpa membawa surat rujukan dari tempat pelayanan pertama yakni puskesmas atau klinik, kecuali yang sifatnya emergency.

Selain itu, musibah akibat kelalaian pasien sendiri. Misalnya, keracunan minuman keras (miras) oplosan, over dosis miras dan narkoba serta kecelakaan akibat hobi. Seperti halnya kecelakaan ketika olah raga Paralayang dan offroad sepeda motor atau mobil 4×4.

“Jadi, semua aturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh para peserta BPJS. Kalau tidak, biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas atau klinik tidak akan ditanggung BPJS,” tuturnya.

Menyinggung rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas dan klinik, ia mengatakan, bagi peserta BPJS yang merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan di puskesmas dan klinik yang tercantum dalam kartu BPJS, bisa pindah ke puskesmas dan klinik lainnya.

Bahkan dalam satu keluarga, masing-masing peserta BPJS-nya bebas memilih puskesmas atau klinik yang disukai. Sebab, pemilihan puskesmas dan klinik merupakan hak peserta BPJS yang mesti dipenuhi

“Selain itu, dalam aturan disebutkan pemerintah wajib melengkapi semua sarana dan fasilitas medis untuk melayani kesehatan para peserta BPJS. Seandainya ada kekurangan sarana kesehatan di puskesmas, klinik termasuk di rumah sakit, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melengkapinya. Pemerintah dalam hal ini, Pemkab Sumedang dan Dinas Kesehatan,” ujar Adrika.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/