Membangun Bangsa Tak Cukup Bermodalkan Figur

by -10 views
Membangun Bangsa Tak Cukup Bermodalkan Figur
Membangun Bangsa Tak Cukup Bermodalkan Figur

Membangun Bangsa Tak Cukup Bermodalkan Figur

Jatinangorku.com – BANGSA ini diingatkan untuk tidak silau oleh kilau figur seseorang. Pengalaman Pemilu 2004 dan 2009 mestinya bisa jadi pengalaman.
Suara Hamdi Muluk terdengar cukup lugas. Baginya, mencari pemimpin nasional tak cukup bermodalkan euforia publik. Banyak hitung-hitungan lain di luar popularitas yang semestinya menjadi pertimbangan masyarakat dalam mencari pemimpin.

Dia pun mengingatkan masyarakat atas apa yang terjadi pada Pemilu 2004 dan 2009. Saat itu, publik terbius dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono. Pada akhirnya, tak sedikit pula masyarakat yang akhirnya kecewa dengan kinerja kabinet pimpinan SBY.

“Kita belajar pada Pemilu tahun 2004 dan 2009 yang kelihatannya berkilau, tapi hasilnya seperti ini. Kena juga kita. Ini juga seperti ini,” ujarnya dalam diskusi Inilah Demokrasi bertajuk Mencari Tokoh Pesaing Joko di Soeltan Coffee, Jakarta, Rabu (26/2).

Hamdi, pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, merasa perlu mengingatkan masyarakat agar tidak euforia terhadap rencana pencapresan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Menurut dia, munculnya figur pemimpin nasional yang hanya sebatas euforia kepada Jokowi, dapat menimbulkan proses demokrasi tidak berjalan dengan sehat.

“Maka, kita lansir nama-nama pemimpin nasional sehingga demokrasi akan menjadi sehat. Harusnya kita tidak cepat puas melihat kemilau ini. Gawat juga kita, apa betul (Jokowi) ini yang terbaik? Buka kemungkinan-kemungkinan. Jangan takut. Itulah demokrasi yang sehat,” kata pengagas Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI).

Sebelumnya, KBPI menantang 19 tokoh dari penggerak sosial, pemimpin bisnis, birokrat, hingga intelektual untuk menjadi calon pemimpin nasional. Di antara mereka terdapat nama-nama seperti Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Nurdin Abdullah (Bupate Bantaeng), Rustriningsih (mantan Wagub Jateng), Dr Tahir (Founder Mayapada), Agung Prasetyo (CEO Kompas Gramedia), Chairul Tanjung (CEO Trans Corp), Jusuf Kalla (Ketua PMI), hingga intelektual seperti Imam Prasodjo, Faisal Basri, dan Onno W Purbo.

Dia pun menilai Jokowi masih belum lolos leadership pass way. “Leadership pass way itu terori baru yang saya pikir cocok diterapkan pada calon presiden. Untuk jadi pemimpin ada jalurnya. Demokrasi yang sehat untuk menuju ke atas (pemimpin) itu tidak bisa tiba-tiba dan melompat-lompat,” sindir Hamdi.

Dia menilai saat ini di dunia politik, leadership pass way belum terlihat. Menurutnya, leadership pass way yang baik hanya ada di militer dan dunia bisnis atau sektor privat.

“Kalau di sektor privat, perusahaan besar mereka yang bisa mencapai puncak itu berkeringat lewat kerja profesional, cerdas dan cepat, kerjanya nyata. Sehingga tak peduli usia atau suku bisa naik menjadi pemimpin,” jelasnya.

Ia melihat sektor bisnis juga dari segi leadership tidak terlihat. Sebagaimana diketahui Jokowi sebelum memimpin sektor publik punya perusahaan meubel. Menurut Hamdi dari segi bisnis Jokowi masih jauh dibandingkan Taher atau Chairul Tanjung yang memang terbukti sukses memimpin perusahaan bisnis. Begitu juga di sektor publik. Jokowi dinilai Hamdi tidak berhasil dan setengah-setengah. Saat di Solo belum selesai dan belum tampakkan hasil, Jokowi sudah lompat ke Jakarta.

“Jokowi itu serba nanggung, Dalam segi bisnis diadu dia dengan Taher atau Tanri Abeng dalam keputusan bisnis, juga dia kalah. Soal kompetensi memimpin publik lawan Risma, dia Jokowi kalah jauh,” tandasnya.

Peneliti pada Cyrus Network Hasan Nasbih meminta Jokowi yang santer disebut-sebut capres potensial di 2014, untuk bercermin pada Tri Rismaharini. “Perbincangan ini perlu untuk menyadarkan Jokowi. Bu Risma bisa menjadi cermin yang bagus buat Jokowi untuk tetap membangun Jakarta,” jelas Hasan.

Risma, kata dia, memilih tetap berkiprah di Surabaya dan membangun Surabaya walau banyak yang meminang dia untuk naik ke suksesi nasional. Sementara Jokowi sudah punya pendukung yang disebut kelompok Pro Jokowi atau Projo yang mengusung Jokowi Capres 2014.

Hasan mengatakan, Risma tiga tahun ke belakang tidak ada hiruk pikuk media. Tetapi dia bekerja dan ada hasilnya. Jauh dari pencitraan seperti Jokowi yang belum terlihat hasil apa-apa di Jakarta. “Kompetensi (mana) Risma dengan Pak Jokowi? Kompeten Risma,” jawabnya sendiri.

Alasannya, Risma mengatur rakyat yang juga banyak. Walau rakyatnya tidak sebanyak Jakarta, Risma mampu berbuat banyak dan terlihat secara fisik dibanding Jokowi. Padahal, anggaran di Surabaya jauh lebih kecil dibandingkan Jakarta.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo melihat perjalanan politik di Indonesia banyak diwarnai oleh “pengkhianatan”. Itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Hal itu, menurutnya, sudah saatnya diubah.

Secara pribadi, Drajad pun berkomentar mengenai pro dan kontra pencapresan Jokowi di PDIP. Secara pribadi ia tidak mempermasalahkan Jokowi maju. Namun, pendukung Jokowi pun harus mulai membudayakan politik tanpa pengkhianatan.

“Saya pernah sampaikan jangan kita jatuhkan Jokowi. Tapi memang yang benar, Jokowi harus maju dengan restu Megawati sebagai ketua umum. Jadi jangan membudayakan politik pengkhianatan,” jelasnya.

Ia menambahkan meski meski nama dan elektabilitas Jokowi saat ini berada di urutan teratas bursa capres, namun bukan berarti tertutup peluang bagi calon lain untuk menang di ajang pemilihan presiden. “Jangan mengeliminir dulu tokoh-tokoh lain dengan munculnya Jokowi. Sebab kita harus melihat dari segala sisi,” tandasnya.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/