Mendagri, “Para gubernur harus ganti para camat”

by -89 views

Jatinangorku.com,- Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para gubernur untuk mengganti para camat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kepamongprajaan.

Kecuali jika mereka yang sudah melewati pendidikan kepamongprajaan atau pernah belajar formal ilmu pemerintahan.

IPDN sebagai lembaga tinggi kepamongprajaan baru 58% menduduki camat. Sisanya, yang menduduki camat tak pernah belajar formal ilmu pemerintahan,” tegas Tjahjo Kumolo pada saat menghadiri sidang terbuka senat IPDN di Aula Balairung Rudini Jatinangor, Kab. Sumedang, Minggu (14/6/2015).

Menurut Tjahjo, jika para camat yang saat ini menduduk posisi tersebut dan tak mau mengikuti ilmu pemerintahan, pihaknya akan meminta kepada gubernur untuk secara cepat menggantinya.

Hal itu berkaitan dengan kepercayaan pemerintah terhadap IPDN sebagai lembaga ilmu pemerintahan sudah mempersiapkan calon-calon pemimpin di daerah, di antaranya untuk calon camat.

“Program pendidikan IPDN ini harus diemban penuh rasa tanggungjawab. Secara organisasi memiliki rentang kendali yang cukup besar,” kata Tjahjo.

Menurutnya, pemerintah juga akan mendirikan IPDN baru di Indonesia, yaitu IPDN Aceh, Kalimantan Selatan dan Sekolah Pendidikan SatuanPemadam Kebakaran di NTB.

Tjahjo juga mendorong kepada para dosen, guru besar IPDN mampu dengan cepat melakukan perubahan manajemen pendidikan. Melalui perubahan satu kesatuan sistemik itu untuk meningkatkan proses  pendidikan.

“Perlu ada pembenahan manajamen pendidika IPDN  secara terencana dan melalui kebijakan pendidikan tinggi,” katanya.

Tjahjo juga menegaskan, para wisudawan tersebut mulai 1 Juli mendatang dinyatakan resmi menjadi PNS.

Sumber : http://www.galamedianews.com/