Menikah dan Rujuk di KUA Tidak Berbayar P3N Protes PP 48/2014

by -64 views

Jatinangorku.com – Sejumlah pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) mengeluhkan penerapam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2014 tentang Biaya Nikah dan Rujuk atau tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Departemen Agama Sumedang.

Mereka menilai PP yang dikeluarkan tidak berpihak terhadap P3N, khususnya petugas yang berstatus non-pegawai negeri sipil (PNS).

“PP tersebut menjelaskan, setiap nikah atau rujuk di KUA, pada jam kerja dikenakan tarif nol rupiah. Kalau nikah di luar KUA dan di luar jam kerja dikenakan tarif Rp 600 ribu yang pembayarannya melalui nomor rekening bank yang ditunjuk Kementerian Agama RI,” kata petugas P3N yang tak mau disebutkan identitasnya kepada wartawan di kantor Kec. Jatinangor, Senin (8/9).

Menurut mereka, jika tidak ada biaya, maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan apa pun.

“Kami (P3N, red) mendata warga yang akan menikah ‘kan memakai biaya transportasi. Lalu, mau dari mana mengganti uang transpor itu,” ujarnya.

Petugas tersebut menambahkan, saat ini pembayaran nikah itu harus secara langsung ke bank. Jika meminta uang pengganti transportasi, maka dikhawatirkan disebut pungutan liar.

Tentu saja, katanya, keadaannya akan sangat berbeda dengan petugas P3N yang berstatus PNS karena menerima gaji bulanan. Sementara petugas P3N di desa yang berstatus non-PNS, hanya kerja bakti.

“Ya, terpaksa harus mengeluarkan kocek sendiri agar pernikahan sukses,” katanya.

Belum ada tupoksi

Menanggapi PP tersebut, salah seorang kepala KUA di Kab. Sumedang, Asep Anwar mengatakan, untuk sementara waktu belum ada kepastian terkait petunjuk teknis pengelolaan PNBP nikah rujuk serta revisi pagu penerimaan dan penggunaannya.

“Tupoksinya belum jelas. Jadi, untuk sementara waktu masih mengacu mekanisme yang sebelumnya dipakai. Hanya saja, kami memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan berlaku,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (8/9).

Ia menambahkan, siapa pun dapat mengeceknya ke lapangan dan jika melihat ada pungutan liar, maka harus segera melapor.

Berdasarkan informasi yang diterima “GM”, tarif nikah dilakukan di luar jam kerja KUA, khususnya di wilayah Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, sekitar Rp 900 ribu. Tarif tersebut sudah termasuk biaya Rp 600 ribu untuk PNBP ke Kementerian Agama.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/