Muspida Sumedang Gelar Rakor Miras

by -51 views

Jatinangorku.com – Kasus minuman keras (miras) oplosan cherybell yang sedikitnya menewaskan 11 korban dan 106 lainnya sempat terkapar di rumah sakit, mengundang perhatian berbagai pihak.

Menyikapi persoalan itu, Pemerintah Kab. Sumedang bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Muspika (Muswarah Pimpinan Kecamatan) se-Kab. Sumedang, tokoh masyarakat, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menggelar rakor di Gedung Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kab. Sumedang, Senin (8/12/2014).

Kegiatan tersebut sekaligus dijadikan ajang deklarasi anti miras. Dalam kesempatan itu, Wakapolres Sumedang, Kompol Indra Hermawan, mewakili Kapolres Sumedang, AKBP Yulli Kurniawan, mengungkapkan bahwa Penanganan peredaran minuman keras (miras) memerlukan sinergi antara seluruh pemangku kewenangan.

“Deklarasi anti miras ini sebagai bentuk keprihatinan agar tidak terjadi kasus serupa. Saya harap unsur-unsur lain juga ikut mendukung dan memberantas peredaran miras,” ujar Indra.

Disampaikannya, pihak kepolisian saat ini telah melakukan tindak pencegahan dengan upaya pemberitaan terkait kasus miras yang termasuk dalam kejadian luar biasa. Selain itu, pihaknya menyatakan terus melakukan razia untuk menemukan akar permasalahan dan motif peristiwa tersebut.

Sementara itu, Ketua MUI Kab. Sumedang, KH, Adam Malik, menyampaikan sanksi hukum terhadap pelanggaran minuman keras harus diperberat. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku atau masyarakat menjadi jera untuk mengedarkan maupun mengonsumsi miras.

Selama ini lanjutnya, masih banyak masyarakat yang mengedarkan minuman keras, karena sanksi hukumannya sangat ringan.

“Dari sejumlah putusan di pengadilan, sanksi hukum terhadap pelanggaran miras biasanya hanya kurungan satu hingga dua hari. Hal tersebut berbeda dengan hukuman bagi pengedar narkoba maupun judi togel, yang bisa mencapai lebih dari satu tahun,” ungkapnya.

Oleh karena itu, MUI mendorong agar sanksi terhadap pengedar maupun pengguna miras harus diperberat. Selain itu, pemerintah juga wajib memperketat pengawasan peredaran miras, sesuai aturan yang berlaku. Peran tokoh masyarakat dan agama juga penting dalam menyadarkan masyarakat.

“Pelanggaran miras bukan salah siapa-siapa, cerminan kehidupan masyarakat seperti itu. Dan ini bukan bencana, tetapi azab dari Allah SWT” ujarnya.

Sumber : http://www.galamedianews.com/