Nasdem Usung Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar untuk Pilgub Jabar

by -17 views

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat, mengusulkan dua bakal calon Gubernur Jawa Barat yang akan diusungnya dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Dua nama yang diajukan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem adalah Ridwan Kamil yang kini masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Deddy Mizwar, yang sekarang masih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat.

Hal itu dikemukakan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa, di rumahnya, di Desa Pisangsambo, Kacamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Sabtu 11 Maret 2017 petang. “Setelah DPP menentukan bakal calon yang akan diusung, kami akan mendeklarasikannya, 19 Maret 2017 nanti di Bandung,” kata Saan.

Menurut Saan, mereka mengusulkan kedua nama itu karena masing-masing memiliki keunggulan yang tidak ada pada bakal calon lainnya. “Kang Emil bagus karena dia visioner. Kang Deddy Mizwar juga kami usulkan karena telah menunjukan kinerja yang baik,” katanya.

Disebutkan Saan, dua nama itu sudah diusulkan ke DPP. Diharapkan dalam beberapa hari mendatangdan sudah ada keputusan, sehingga DPW bisa segera menggelar deklarsi bakal calon Gubernur Jabar yang diusungnya. Menurut dia, penilaian terhadap bakal calon gubernur tak sesederhana yang diperkirakan sejumlah kalangan. Orang yang terpilih partainya harus bisa membawa Jawa Barat lebih maju lagi. 

Dikatakan pula, dalam proses pemilihan bakal calon, Partai Nasdem dipastikan tidak akan meminta “mahar politik”. Orang terpilih nanti merupakan hasil penilaian objektif dari berbagai unsur seperti elektabilitas, popularitas, dan integritas berdasarkan penilaian masyarakat. “Kami menilai kinerja mereka saat menjalankan jabatan. Bagaimana sosok mereka dikenal oleh masyarakat atau tidak. Kami tidak meminta mahar politik atau janji jabatan,” ucapnya. 

Saan menambahkan, setelah menggelar deklarasi, Nasdem akan segera berkomunikasi dengan sejumlah partai lain untuk menjalin koalisi dukungan calon. “Kami ingin koalisi partai ini paralel. Misalnya koalisi di pilgub, harus sama dengan koalisi di pilkada di daerah,” katanya