Para Kades Anggota P2T Minta Honor Naik

by -30 views

Jatinangorku.com – Sejumlah kepala desa (kades) yang merangkap anggota P2T (Panitia Pengadaan Tanah) pembangunan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) di tingkat desa, mengharapkan Satuan Kerja (Satker) projek pembangunan tol Cisumdawu Kementerian Pekerjaan Umum menaikan honor mereka.

Pasalnya, honor yang mereka terima sebagai anggota P2T dinilai sangat minim. Minimnya honor tersebut, jika dibandingkan pengeluaran biaya operasional untuk membiayai berbagai kegiatan dalam proses pembebasan lahan tol Cisumdawu di wilayahnya.

“Memang, jika dibandingkan dengan biaya operasional dalam pembebasan lahan tol, honor yang kami dapatkan sangat minim,” ujar Kepala Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Away Suwarman, di kantornya, Jumat (24/4/2015).

Menurut dia, honor anggota P2T di tingkat desa yang diterimanya hanya Rp 1,25 juta. Seandainya ada tambahan lainnya, honornya tidak lebih dari Rp 2 juta. Honor tersebut sampai proses pembebasan lahan selesai yang berlangsung hingga beberapa bulan.

Sementara biaya operasional dari mulai transport hingga penyediaan konsumsi untuk berbagai rapat dan tahapan proses pembebasan lahannya, jauh di atas honor yang diterimanya.

“Proses pembebasan lahan tol Cisumdawu ini cukup melelahkan, menguras waktu dan tenaga. Namun demikian, tidak sepeser pun biaya operasional yang dikeluarkan, memungut dari iuran warga pemilik lahan yang mendapatkan kompensasi. Kami juga takut dijerat hukum. Walaupun honornya minim, cukup tidak cukup saya memakai honor tersebut untuk keperluan biaya operasional pembebasan lahan tol,” kata Away.

Ia menyebutkan, nilai kompensasi pembebasan lahan milik warga yang terkena pembangunan jalan tol Cisumdawu di desanya, totalnya mencapai sekitar Rp 200 miliar. Nilai kompensasi sebesar itu, untuk pembebasan lahan milik warga sekitar 700 bidang tanah.

Dari 700 bidang tanah, pembebasan lahan hingga pembayaran kompensasinya hingga kini sudah mencapai 90%. Tinggal 74 bidang tanah lagi yang masih dalam proses pembebasan.

“Kompensasinya akan diberikan pada pencairan tahap kedua, rencananya minggu ini. Nilai kompensasi di desa kami cukup besar juga,” ucapnya.

Selain nilai kompensasi yang besar, lanjut Away, harga tanahnya pun unggul (tinggi-red) dibanding desa lainnya. Dari asalnya harga tanah per bata (tumbak/14 meter persegi) kelas 1 di desanya sekitar Rp 3,5 juta, pada pembebasan lahan jalan tol melonjak hingga Rp 11,7 juta per bata. Meski nilai kompensasinya besar dan harga tanahnya relatif tinggi, tetap saja honornya minim atau kurang proporsional.

“Supaya honornya proporsional, kami mengharapkan agar Satker tol Cisumdawu mempertimbangkan untuk menaikan honor bagi para kepala desa yang menjadi anggota P2T di tingkat desa,” tutur Away penuh harap.

Menyinggung hal itu, Camat Sumedang Utara yang juga anggota P2T di tingkat kecamatan, Deddy Tarsidi Wiraatmadja, tak memungkiri honor yang diterima para kades sebagai anggota P2T ditingkat desa pada pembebasan lahan tol Cisumdawu, dinilai minim.

Minimnya honor tersebut, jika dibandingkan dengan seambreg kegiatan dalam proses pembebasan lahan, termasuk pengeluaran biaya operasionalnya. Berbagai kegiatan tersebut, dari mulai pemberkasan, pendataan, musyawarah (negoisasi-red) hingga pelepasan hak (PH).

“Meski honornya minim, sulit dinaikan. Sebab, honor itu sudah melalui hasil kajian dan pertimbangan pihak Satker. Kalau sebatas harapan ingin honornya naik, ya sah-sah saja. Memang sebelumnya, para kades sudah menyampaikan secara lisan terkait harapan tersebut,” katanya.

Ia menyebutkan, honor untuk kades sebagai anggota P2T Rp 1,25 juta. Honor tersebut diberikan sampai proses pembebasan lahan selesai yang berlangsung hingga 2-3 bulan. Justru yang lebih prihatin lagi, camat sendiri. Honornya sama dengan kades Rp 1,25 juta.

Honor sebesar itu, untuk pembebasan lahan se-Kecamatan Sumedang Utara. Terlebih cakupan pembebasan lahannya lebih luas, meliputi sekitar 3.000 bidang tanah di tujuh desa yakni Sirnamulya, Mulyasari, Margamukti, Mekarjaya, Jatimulya, Jatihurip dan Kebonjati.

“Justru saya yang seharusnya mengajukan kenaikan honor tersebut. Prosesnya lebih lama dan wilayahnya sangat luas, tapi honornya sama dengan kades. Proses pembebasan lahan memang cukup melelahkan, dari mulai pengadministrasian sampai kegiatan lapangan. Saking capeknya, seakan-akan lengan ini seperti mau coplok (putus-red), terus mencatat dan menandatangani berkas,” katanya.

Kendati melelahkan, kata dia, itu bagian dari tugas dan tanggungjawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Pembangunan tol Cisumdawu diharapkan secepatnya selesai, supaya masyarakat tidak terganggu kemacetan kendaraan di Cadas Pangeran maupun di wilayah Sumedang kota.

“Meski honornya minim dan melelahkan, demi kepentingan masyarakat banyak, kami tetap semangat memproses pembebasan lahan supaya secepatnya selesai. Bahkan walaupun honor anggota P2T di desa dan kecamatan minim, haram bagi kami untuk memungut dari para pemilik lahan. Sebab, tindakan itu melanggar hukum,” ujar Deddy.

Oleh karena itu, para kades diimbau untuk tetap menerima honor tersebut dengan lapang dada. Cukup tidak cukup, para kades harus menggunakan honor itu untuk biaya operasional mereka dalam memproses pembebasan lahan.

“Kalau tidak ada anggarannya, jangan memaksakan menyediakan konsumsi untuk rapat dan kegiatan lainnya. Gunakan honor tersebut seadanya. Kalau harapan ingin honornya naik, wajar saja dan sah-sah saja. Namun, direalisasikan tidaknya tergantung kebijakan Satker tol Cisumdawu,” tuturnya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/