Para Kades Mengeluh, Penyusunan APBDes Berstandar Ganda

by -26 views

Jatinangorku.com – Sejumlah kepala desa mengeluh karena pembuatan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai syarat untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), membingungkan. Kondisi itu karena penyusunan APBDes tahun ini terjadi standar ganda.

Selain harus menerapkan standar penyusunan APBDes yang dibuat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPDKB dan PP) Kab. Sumedang, juga harus pula menggunakan standar yang diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kab. Sumedang.

“Penyusunan APBDes tahun ini benar-benar membingungkan dan menyusahkan kami. Kalau tahun-tahun sebelumnya, format penyusunan APBDes cukup dari BPMPDKB dan PP sehingga relatif mudah. Kalau sekarang, harus ditambah dengan standar dari BPKA. Jadi, penyusunan APBDes sekarang ada standar ganda,” ujar Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Deni Heripan, di kantornya, Rabu (3/6/2015).

Menurut dia, akibat terjadi standar ganda, sehingga APBDes yang sudah disusun para kepala desa, selalu salah dan harus dikoreksi sehingga dikembalikan lagi kepada para kepala desa. Dampaknya, penyusunan APBDes sebagian besar desa di Kab. Sumedang khususnya Desa Mulyasari, hingga kini belum selesai.

“Contohnya di desa kami. Ketika APBDes sudah selesai dibuat, lalu diajukan ke kantor BPKA untuk pencairan dana desa dan ADD, dikembalikan lagi karena ada yang salah dan harus diperbaiki. Kejadian seperti itu, sudah terjadi beberapa kali hingga membingungkan kami. Padahal, kami sudah bersusah payah membuat dan menyusun APBDes bahkan sudah dianggap lengkap dan tak ada masalah. Namun, ketika diajukan ke BPKA selalu saja ada yang salah sehingga dikembalikan lagi. Kesalahannya bukan karena salah pencatatan atau perhitungan angka, tapi selalu saja ada item-item yang harus ditambahkan,” ujarnya.

Deni mengatakan, karena dianggap sering terjadi kesalahan dan harus dikoreksi lagi, sehingga penyusunan APBDes Desa Mulyasari sampai sekarang belum beres juga.

Akibatnya, dana ADD Rp 147 juta dan Dana Desa Rp 294 juta untuk Desa Mulyasari hingga kini belum bisa dicairkan. Kondisi ini jelas-jelas mengganggu aktivitas pemerintahan desa, pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena ADD dan Dana Desa-nya belum cair, sehingga gaji dan tunjangan perangkat desa sampai sekarang belum dibayarkan. Bayangkan, sudah 6 bulan para kades dan perangkatnya belum menerima gaji. Diperparah lagi, gaji kades sekarang turun drastis. Dari asalnya Rp1,6 juta per bulan, kini rata-rata hanya Rp 980.000 sampai Rp 1,1 juta. Begitu juga program dan kegiatan fisik terkait pembangunan desa, belum bisa dilaksanakan. Misalnya, membangun jalan lingkungan, selokan dan fasilitas umumnya lainnya,” ucap Deni

Ironis, lanjut dia, disatu sisi para kepala desa dituntut oleh pemda untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tapi di sisi lain hak-hak kepala desa sampai sekarang belum direalisasikan juga.

“Para kades jadi curiga, apakah pencairannya sengaja dihambat gara-gara uang ADD dan Dana Desa terpakai untuk kegiatan lainnya? Sebab, ADD dan Dana Desa sudah tersimpan di kas daerah, tapi susah dicairkan,” katanya.

Ia mengharapkan penyusunan APBDes lebih disederhanakan dan dipermudah lagi. Selain itu, diharapkan format penyusunan APBDes dikembalikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, menggunakan standar tunggal dari BPMPDKB dan PP sehingga tidak membingungkan para kepala desa.

“ADD dan Dana Desa bisa secepatnya diserap untuk pembangunan desa serta membayar gaji dan tunjangan semua perangkat desa,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi melalui telefon, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sumedang, Ramdan R Dedy mengatakan, sebetulnya format penyusunan APBDes tidak ada perbedaan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Formatnya tetap menggunakan format dari BPMPDKB dan PP sesuai arahan dari BPKA. Hanya saja, penyusunan APBDes tahun ini diakui ada tambahan harus menggunakan kode rekening, layaknya menyusun APBD kabupaten. “Sebetulnya tidak membingungkan. Mungkin saja, para kades belum terbiasa membuat kode rekening,” tuturnya.

Dia menyebutkan, hingga kini diakui belum ada satu pun APBDes yang selesai dibuat oleh kepala desa dan diajukan ke BPKA untuk pencairan ADD dan Dana Desa. Karena APBDes belum ada yang beres, sehingga sampai sekarang dana tersebut belum terserap oleh desa.

Padahal, ADD dan Dana Desa se-Kab. Sumedang sudah tersimpan di kas daerah dan tinggal dicairkan. Total besaran ADD se-Kab. Sumedang sebesar Rp 40 miliar dan Dana Desa Rp 77 miliar.

“Kalau APBDes-nya sudah beres, dua hari juga anggarannya sudah bisa dicairkan. Kalau belum selesai, mohon maaf tidak bisa dicairkan karena menjadi persyaratan pencairan ADD dan Dana Desa,” ujar Ramdan

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/