Para Kepala Desa di Sumedang Dituntut Netral Saat Pilkada

by -77 views

Para kepala desa menjadi sasaran empuk bagi para calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup) supaya menggiring masyarakatnya untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu pada Pilkada Kabupaten Sumedang 2018 nanti. Agar tidak terjadi seperti itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang menekankan kepada para kepala desa untuk bersikap netral pada Pilkada nanti.

“Dalam sosialisasi Undang-Undang Pilkada ini, kami berulang kali mengimbau sekaligus menekankan agar para kepala desa tetap menjaga netralitasnya pada Pilkada nanti. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Meski kepala desa memiliki hak pilih, tetap harus netral. Kades dilarang memobilisasi masyarakatnya untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu,” ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, Rohayah Atang di ruang rapat Tampomas, Kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Selasa 28 Februari 2017.

Ia katakan itu, disela “Sosialisasi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah” bertema “Melalui Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Pilkada, Kita Tingkatkan Partisipasi Pada Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018”

Menurut dia, jika menjelang Pilkada nanti, ada kepala desa yang ketahuan memobilisasi masyarakatnya untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, bisa ditindak sesuai jalur hukum melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). “Jadi, pelanggaran politik pada proses Pilkada yang dilakukan kades, bisa dilaporkan kepada Panwaslu,” kata Rohayah.

Dikatakan, netralitas para kades tertera dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan tersebut, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Jika ada kepala desa yang ketahuan menjadi pengurus parpol, sanksinya bisa diberhentikan jabatannya oleh bupati. “Itu aturan dan yuridisnya. Di daerah lain, sudah ada kasus kepala desa yang dicopot jabatannya karena ketahuan menjadi pengurus parpol. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri, hingga kini belum ada laporan dan temuan kepala desa yang menjadi pengurus parpol,” katanya.

Ditanya ada beberapa kepala desa yang diduga menjadi pengurus parpol tertentu, Rohayah mengatakan, Kesbangpol akan mengecek kebenaran dugaan tersebut. Selain itu juga, akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. “Saya akan cek dulu. Kalau benar, sanksinya bisa dicopot jabatannya oleh bupati. Sebab, dalam aturannya kepala desa dilarang menjadi pengurus parpol,” tuturnya