Pedagang Pasar Tanjungsari Minta Toko Modern Ditutup

by -80 views

Jatinangorku.com – Puluhan pedagang Pasar Tanjungsari di bawah naungan Ikatan Kerukunan Warga Pasar (Ikwapa) Pasar Tanjungsari, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (26/11/2015).

Mereka mendesak kepada DPRD untuk menutup toko pakaian Victoria Busana (VB) di Jalan Tanjungsari karena dinilai melanggar Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Sebab, jarak antara toko modern VB dengan Pasar Tanjungsari hanya sekitar 50 meter. Sementara berdasarkan perda tersebut, jaraknya minimal harus 2 km. Selain itu juga, perizinan toko VB dinilai bermasalah.

“Oleh karena itu, kami meminta rekomendasi DPRD untuk segera menutup toko VB tersebut. Jika tidak, akan membunuh usaha para pedagang kecil di Pasar Tanjungsari,” ujar Ketua Ikwapa Pasar Tanjungsari Aan Rusmana ketika audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang di ruang rapat Paripurna DPRD Kab. Sumedang, Kamis (26/11/2015).

Audiensi dipimpin Ketua Komisi A, Dudi Supardi, Wakil Ketua Ai Rosmawati beserta sejumlah anggotanya. Sayangnya, audiensi tidak dihadiri Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kab. Sumedang Ade Setiawan.

Menurut Aan, toko VB tersebut, pengganti toko Ria Busana (RB) yang sempat ditolak para pedagang hingga ditutup karena termasuk toko modern.

Bahkan pemilik toko RB sudah membuat pernyataan sikap, tidak akan mendirikan toko modern semacam super market atau hipermart, melainkan sebatas rumah toko dua lantai.

“Kenyataannya, setelah toko RB sudah ditolak dan ditutup, muncul lagi perizinan toko modern baru dengan nama Victoria Busana? Perizinan tersebut dikeluarkan oleh BPMPT. Bahkan bangunannya lebih tinggi menjadi tiga lantai dan menjual pakaian atau barang sejenis yang ada di Pasar Tanjungsari. Selain itu juga, pemilik toko VB tidak menempuh perizinan dari nol, seperti izin tetangga (HO), IMB dan perizinan lainnya. Justru, pemilik toko VB hanya melanjutkan perizinan dari toko RB yang sudah tutup. Jadi, keabsahan perizinannya diragukan,” kata Aan.

Dikatakan, meski BPMPT sudah menangguhkan semua perizinan sekaligus operasional toko VB Rabu (18/11/2015) lalu karena akan mengkaji seluruh perizinannya, pemilik toko VB tidak mengindahkan imbauan dan peringatan BPMPT hingga berani membuka tokonya Rabu (25/11/2015). Spontan para pedagang protes sekaligus berdemontrasi di depan toko VB.

“Warga pasar marah besar dan kecewa berat. Kalau tidak diredam, tokonya bisa ditutup paksa bahkan bisa menimbulkan keributan. Oleh karena itu, kami memohon kepada dewan untuk membuat rekomendasi kepada BPMPT agar segera menutup toko VB melalui Satpol PP. Sebab, pendirian toko VB itu sudah melanggar Perda No.3/2014 dan pemiliknya tidak mematuhi imbauan BPMPT. Jika tidak ditutup, usaha kami akan bangkrut,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Aan, ada sinyalemen toko VB akan menghancurkan usaha para pedagang kecil di Pasar Tanjungsari dengan menerapkan politik dagang banting harga.

Contohnya, harga pakaian kualitas bagus yang dijual di Pasar Tanjunsari Rp 45.000 per potong, sedangkan di toko VB dijual murah Rp 22.500 per potong.

Apalagi jarak toko VB dengan Pasar Tanjungsari hanya 50 meter. “Jelas ini politik dagang menjatuhkan harga pasaran. Kalau tidak ditutup tokonya, para pedagang di pasar bisa bangkrut,” ucapnya.

Menanggapi aspirasi dan tuntutan para pedagang Pasar Tanjungsari, Ketua Komisi A DPRD Kab. Sumedang, Dudi Supardi mengatakan, seandainya terjadi pelanggaran perda bahkan terjadi politik dagang untuk menghancurkan usaha para pedagang kecil, toko VB harus ditutup dan dibongkar oleh Satpol PP.

“Justru dengan diterbitkannya perda, untuk melindungi dan mengantisipasi politik dagang yang bisa merugikan usaha para pedagang kecil di pasar tradisional. Persoalannya, sejauhmana penegakan perdanya oleh pemda,” ujar Dudi.

Guna mencari tahu kepastiannya, kata dia, Komisi A akan menindaklanjuti tuntutan para pedagang dengan memanggil BPMPT dan Satpol PP untuk menjelaskan secara gamblang tentang persoalan tersebut.

Komisi A pun akan menggelar rapat bersama dengan memanggil semua pihak, yakni pemilik toko VB, para pedagang diwakili Ikwapa, BPMPT, Satpol PP, termasuk camat dan kepala desanya.

“Keputusan dari rapat bersama ini, akan kami buatkan nota dinas untuk diajukan kepada pimpinan dewan. Melalui nota dinas ini, akan menghasilkan kebijakan DPRD untuk menyikapi masalah ini,” tuturnya.

Anggota Komisi A, Jajang Heryana mengatakan, Komisi A berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sekaligus menegakan perda yang dibuat.

Sebab, tak dipungkiri ada rekayasa perizinan dalam proses pendirian dan pengoperasian toko VB tersebut. Bahkan pemilik toko VB, tak mematuhi imbauan penangguhan perizinan dan operasional toko VB yang dikeluarkan BPMPT.

“Kalau sudah terjadi pelanggaran Perda No. 3/2014 dan rekayasa perizinan, toko VB harus ditindak tegas sesuai perda. Kami juga meminta kepada pemda, tidak asal-asalan dalam penegakan perda,” ujarnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/