Pejabat Tinggi Pemkab Sumedang Berkinerja Buruk Akan Diturunkan Jabatannya

by -36 views

Jatinangorku.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) setingkat kepala dinas dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang berkinerja buruk selama dua tahun berturut-turut sejak pelantikan atau pengangkatan jabatannya, akan diturunkan jabatannya atau dipindahkan pada jabatan lain sesuai kompetensinya. Ketentuan tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kriteria JPT yang berkinerja buruk , apabila angka ketercapaian kinerjanya di bawah angka 25. Oleh karena itu, para JPT di lingkungan Pemkab Sumedang harus betul-betul menunjukan kinerja yang bagus dan profesional. Jika tidak, konsekuensinya akan diturunkan jabatannya atau dipindahkan pada jabatan lain sesuai kompetensinya. Undang-Undang ASN ini memang sangat tegas, tak lain untuk menciptakan kinerja para PNS yang profesional, kompeten dan kapabel,” ucap Kepala BKPP Kabupaten Sumedang, Dady Mulyadi ketika ditemui, di kantornya, Jumat (30/10/2015).

Menurut dia, penilaian kinerja dua tahun itu, dihitung sejak pejabat yang bersangkutan dilantik dalam rotasi atau mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Bahkan semua JPT harus menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja langsung dengan bupati dan sekretaris daerah.

Jika dalam satu tahun menjabat, kinerjanya buruk maka JPT yang bersangkutan diberikan kesempatan waktu selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Apabila tidak ada perubahan, JPT tersebut diberikan kesempatan waktu lagi enam bulan untuk mengikuti kembali seleksi ulang uji kompetensi.

“Kalau sudah diberikan kesempatan waktu dua kali enam bulan atau setahun, JPT yang bersangkutan tetap saja tidak menunjukan perubahan yang lebih baik atau tetap kinerjanya buruk, konsekuensinya akan diturunkan jabatannya atau dipindahkan pada jabatan lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang ASN ini bertujuan untuk menciptakan para PNS yang kompeten dan profesional. Berbagai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang ASN, mengandung semangat reformasi birokrasi,” tutur Dady.

Penilaian kinerja JPT, lanjut dia, dilihat dari ketercapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuatnya selama satu tahun menjabat. Bahkan berbagai program dan kegiatan itu harus dilaporkan dan ditandatangani oleh bupati dan sekda.

Penilaian lainnya, dari prilaku dan kedisiplinan JPT dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Misalnya, integritas dan loyalitas terhadap pimpinan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penilaiaan kinerja dinilai berdasarkan angka. Misalnya, penilaian kinerja sangat baik dari 91-100, baik dari 76-90, cukup dari 50-75. Sedangkan penilaian buruk dan sangat buruk, di bawah angka 50. Hanya JPT yang mendapatkan penilaian baik dan sangat baik, bisa naik pangkat dan jabatan,” katanya.

Menyinggung kondisi JPT di lingkungan Pemkab Sumedang, ia mengatakan, penilaian kinerja JPT selama dua tahun berdasarkan Undang-Undang ASN di lingkungan Pemkab Sumedang, terhitung sejak rotasi dan mutasi dalam rangka pembentukan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru Januari 2015 lalu.

Penilaian kinerja selama setahun, akan dilaksanakan Januari 2016 nanti. Penilaian kinerjanya dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja Pemkab Sumedang yang beranggotakan dari unsur BKPP, Inspektorat, para asisten dan para staf ahli bupati

“Karena belum genap satu tahun, sehingga kami belum bisa menilai ketercapaian kinerja para JPT di Pemkab Sumedang. Meski demikian, dari hasil penilaian kinerja sementara, disyukuri para JPT di Pemkab Sumedang tidak ada yang berkinerja buruk. Alhamdulillah,” ujarnya.

Ditanya informasi akan ada rotasi dan mutasi JPT di lingkungan Pemkab Sumedang Januari 2016, ia mengatakan, tidak akan ada rotasi dan mutasi JPT di lingkungan Pemkab Sumedang Januari 2016 nanti.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang ASN pasal 116, rotasi dan mutasi jabatan JPT minimal dua tahun. Kecuali, jika ada JPT yang tersangkut pidana atau pengisian kekosongan jabatan karena pensiun.
Sementara, sejak pembentukan SOTK baru Januari 2015 lalu hingga Januari 2016 nanti, para JPT di lingkungan Pemkab Sumedang baru menjabat dan melaksanakan tugasnya selama setahun. Terlebih hingga Januari 2016 nanti, tidak ada kepala dinas dan SKPD yang pensiun atau pun yang tersangkut pidana.

“Jadi, Januari 2016 nanti, tidak ada rotasi dan mutasi JPT. Rotasi dan mutasi jabatan akan dilakukan pada jabatan administrator atau pejabat eselon III setingkat kepala bagian. kepala bidang dan camat. Selain itu, pejabat pengawas atau eselon IV setingkat kasi dan kasubag. Rotasi dan mutasi itu pun, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan karena pensiun,” tuturnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/