Pemanfaatan Kawasan Perairan Waduk Jatigede Dikaji

by -27 views

Pemanfaatan Kawasan Perairan Waduk Jatigede Dikaji

Jatinangorku.com – Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang mengkaji kawasan perairan di calon wilayah genangan Waduk Jatigede.

Kajian ditujukan untuk mengetahui zonasi yang tepat bagi pemanfaatan perairan waduk untuk perikanan.

“Kajian zonasi ini dilakukan untuk mengetahui titik-titik yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya ikan dengan teknik jaring apung di wilayah Waduk Jatigede,” kata Ade Guntara, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang, Kamis (20/2/2014).

Menurut Ade, pihaknya saat ini sudah menyiapkan berbagai hal untuk budidaya perikanan yang akan dilakukan warga sekitar. Meski saat ini belum ada aturan lebih lanjut tentang budidaya perikanan di waduk.

“Aturan lebih lanjut tentang zonasi belum ada, malah khusus untuk bidang perikanan belum diatur karena tadinya tidak ada pemanfaatan untuk perikanan, tapi untuk wisata,” kata Ade.

Sementara dari hasil kajian sementara, daerah-daerah yang berpotensi sebagai kawasan prioritas pengembangan budidaya perikanan antara lain kawasan di Desa Leuwihideung, Sukaratu, dan Jatibungur di Kecamatan Darmaraja.

Selanjutnya di Desa Padajaya, Kecamatan Wado. Lalu di Desa Mekarasih, Ciranggem Sukakersa Kecamatan Jatigede. Serta Desa Sarimekar, Sirnasasi, Pawenang di Kecamatan Jatinunggal. Juga di Desa Pakualam dan Karangpakuan Kecamatan Darmaraja.

Dijelaskan Ade, keberadaan perairan Waduk Jatigede sangat memungkinkan untuk pengembangan budidaya ikan.

“Potensi ada, SDM ada. Jadi kenapa tidak dikembangkan budidaya perikanan di kawasan tersebut?” terang Ade.

Sejauh ini, memang ada kekhawatiran jika jaring apung dikembangkan di sekitar waduk akan membuat lingkungan kotor. Namun pihak dinas akan melakukan penataan dengan baik. Dinas hanya meminta disediakan 1-2 persen wilayah perairan untuk dijadikan tempat budidaya.

Larangan tentang budidaya perikanan di kawasan Waduk tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Namun perda ini bertentangan dengan PP No 37 Tahun 2010 tentang Bendungan yang menyebutkan bahwa keberadaan bendungan boleh dimanfaatkan untuk kegiatan wisata air, olahraga, budidaya ikan, dengan syarat dilakukan kajian dulu.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/