Pembahasan Ganti Rugi Warga Terdampak Jatigede Berjalan Alot

by -16 views

Pembahasan masalah pembebasan lahan dan bangunan milik warga OTD (orang terkena dampak) Jatigede yang belum tuntas di halaman kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Selasa, 18 April 2017, berlangsung alot dan tegang. Audiensi itu, antara puluhan warga OTD Jatigede dengan pihak pemerintah dari berbagai instansi terkait.

Dari unsur pemerintah, Bupati Sumedang Eka Setiawan sekaligus memimpin audiensi tersebut. Selain itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) projek pembangunan Waduk Jatigede, Harya Muldianto, Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, Mariman dan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Edi Askhari. Hadir juga, Kapolres Sumedang Agus Iman Rifa’I, Dandim 0610/Sumedang I Made Mertayasa dan Sekda Kab. Sumedang Zaenal Alimin.

Dari pantauan “PR” di lapangan, alotnya pembahasan masalah tersebut, sehubungan dalam audiensi terjadi adu argumentasi, terutama tentang aturan dan prosedur hukum. Di satu sisi, warga OTD Jatigede tetap ngotot ingin agar tanah dan bangunan milik mereka yang sudah melalui proses pendataan, segera dibayarkan pemerintah.

Apalagi pemberkasan data yang dinilai mereka sudah PH (peralihan hak). Mereka menilai, semua pemberkasan data lahan dan bangunan milik warga OTD oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) sebelumnya, dinilai sudah sah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain kecuali pemerintah harus segera membayar ganti rugi pembebasan lahan dan bangunannya.

Di sisi lain, pihak pemerintah tetap bertahan akan menunggu pendapat hukum (legal opinion/LO) dari Kejaksaan Tinggi Jabar. Sebab, berkas data lahan dan bangunan sejumlah warga OTD termasuk yang diklain sudah PH, dinilai belum memiliki legal aspek hukum yang jelas. Sehingga, perlu pendapat hukum dari Kejati Jabar. Karena belum ada kejelasan aspek hukumnya, sehingga pemerintah yakni Satker Jatigede tidak berani mencairkan anggaran ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan warga. Jika dicairkan, khawatir justru terjadi pelanggaran hukum.

Sebelumnya, audiensi sempat diskor 1 jam, sekira pukul 15.00 WIB. Hal itu, sehubungan pemda dan sejumlah instansi terkait meminta untuk berdiskusi guna mencari solusi. Hasilnya, akan disampaikan langsung dihadapan para warga OTD Jatigede. Satu jam kemudian, audiensi dilanjutkan kembali sekaligus menyampaikan hasil diskusi pemerintah.

Hasilnya, karena proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan warga OTD yang belum selesai masih menunggu pendapat hukum dari Kejati Jabar, sehingga pemerintah meminta warga OTD bersabar menunggu hasil pendapat hukum tersebut. Hal itu, supaya dalam prosesnya ada kepastian hukum dan tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, hasil tersebut ditolak oleh warga karena mereka menganggap proses pemberkasan data lahan dan bangunan milik warga OTD, dinilai sudah sah dan sesuai prosedur hukum berlaku. Tak pelak, buntutnya terjadi adu argumentasi berkepanjangan hingga situasi memanas dan berlangsung tegang. Suara lantang dan bernada keras dari warga OTD, mewarnai dalam adu argumentasi tersebut.

Hingga pukul 17.00, debat antara warga OTD dengan pemerintah masih berlangsung dalam kondisi panas dan tegang. Namun, disyukuri proses audiensi tetap kondusif tanpa ada tindakan anarkis.

Polisi pasukan Dalmas Polres Sumedang tetap siaga merapatkan barisan untuk menjaga dan mengawal agar situasi tetap aman dan kondusif. Begitu pula dengan sejumlah personel TNI dari Kodim 0610/Sumedang. Mengingat pembahasan cukup alot, sehingga Kapolres Sumedang Agus Iman Rifa’i angkat bicara berupaya meluruskan permasalahan dan memberikan pengertian kepada warga OTD Jatigede.

Situasi yang awalnya tegang, perlahan mulai reda. Mengingat waktu berlangsung senja, sehingga pembahasan ditunda sementara dalam kondisi deadlock. Audiensi akan kembali digelar, Selasa pekan depan