Pembangunan Monorel Undang Reaksi Warga

by -30 views

Pembangunan Monorel Undang Reaksi Warga

Jatinangorku.com – Wacana pembangunan monorel yang digulirkan Provinsi Jabar, kabarnya tak hanya dibangun di wilayah Kota Bandung, tapi hingga Kecamatan Tanjungsari, Kab. Sumedang, melalui Gedebage Kota Bandung.

Pembangunan monorel sejauh beberapa kilometer itu memanfaatkan bekas lintasan KA yang ada di Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Jika pembangunan monorel itu direalisasikan pemerintah, maka secara otomatis ratusan rumah warga yang sudah lama berdiri di bekas perlintasan KA akan tergusur.

Meski baru sebatas wacana, hal itu sudah mengundang reaksi dari sejumlah warga. Mereka menolak rencana pembangunan monorel jalur Tanjungsari-Gedebage. Sebagai bentuk penolakan, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berharap ada kepastian dan perlindungan dari Pemkab Sumedang.

Salah seorang warga yang menghuni rumah yang sebelumnya diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jatinangor, Suherman (40) mengatakan, wacana pembangunan kereta monorel yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jabar sudah diketahui banyak orang, terutama warga yang menempati tanah bekas perlintasan KA. “Sudah banyak masyarakat di Jatinangor yang mendengar informasi itu,” katanya.

Menurutnya, wacana tersebut menuai sejumlah pertanyaan dari warga yang berada di enam desa di Kec. Jatinangor. Enam desa itu adalah Desa Cibeusi, Cikeruh, Sayang, Cilayung, Cileles, dan Desa Hegarmanah. Keenam desa itu berada di bekas jalur kereta api.

“Banyak warga yang menolak rencana pembangunan monorel. Karena itu, mereka berharap ada kepastian nasib,” kata Suherman kepada wartawan di Jatinangor, Rabu (19/2).

Suherman mengatakan, alasan penolakan dari warga setempat karena belum ada kepastian terkait rencana pembangunan tersebut.

Status lahan

Plt. Ketua Perkumpulan Gerakan Djatinangor (Pagerdjati), Agus Bustanul mengatakan, lahan yang diklaim PT KAI, status kepemilikannya hingga saat ini masih simpang siur di kalangan masyarakat, yang menempati lahan tersebut. “Kami berharap ada kepastian dari pemerintah untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan kepastian status lahan yang akan digunakan perlintasan monorel nanti,” harapnya.

Agus pun menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan monorel, jika pemerintah tidak memperhatikan nasib warga yang menempati lahan bekas lintasan KA itu.

Anggota Komisi D DPRD Kab. Sumedang, Dadang R. menyatakan dukungannya dalam berbagai bentuk pembangunan di Jatinangor dan sekitarnya. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, kata Dadang, terlebih dahulu harus ada pembahasan untuk mempertimbangkan untung dan ruginya bagi masyarakat yang akan terkena dampaknya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/