Pemda Minta PDAM Lanjutkan Proyek Air Bersih di Cimalaka

by -26 views

Inspektorat Kabupaten Sumedang meminta PDAM Tirta Medal supaya menyelamatkan uang negara (APBD Kab. Sumedang-red) dalam pengerjaan proyek pengambilan air bersih senilai Rp 400 juta di lahan bekas galian C di Blok Legoksawit, Dusun Legoksawit, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka.

Untuk menyelamatkan uang negara itu, PDAM harus melanjutkan sekaligus menyelesaikan proyek tersebut sampai tuntas. Sebab, pengerjaannya tertunda sejak akhir 2016 lalu. Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang 2016, bagian dari penyertaan modal Pemkab Sumedang.

Proyek itu tertunda, akibat penolakan warga Desa Licin karena projek itu tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. Bahkan dalam musyawarah sebelumnya yang difasilitasi unsur muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) Cimalaka, warga Desa Licin tetap bersikukuh menolaknya. Musyawarah disaksikan langsung Camat Cimalaka Asep Aan, Kepala Desa Licin Sulastyo, Danramil Cimalaka Rusnendi dan Kapolsek Cimalaka Ibnu Setiawan.

Permasalahan tersebut dinilai dilematis. Di satu sisi warga Desa Licin tetap menolak, di sisi lain proyek itu harus tetap dibangun sampai tuntas. Sebab, anggarannya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Walaupun permasalahannya dilematis, tapi tetap proyeknya harus dikerjakan sampai tuntas. Sebab, projek ini memakai uang negara (APBD Kab. Sumedang-red) yang harus diselamatkan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Projek ini harus terus dibangun, supaya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan distribusi air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Cimalaka,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Sumedang Subagio di ruang kerjanya, Kamis 23 Maret 2017.

Menurut dia, PDAM harus segera menyelesaikan pembangunan proyek itu, sesuai hasil kesepakatan semua pihak di kantor Inspektorat, beberapa waktu lalu. Hasilnya, semua pihak yakni Direktur PDAM Tirta Medal Tatang Hidayat, Camat Cimalaka Asep Aan, Kades Licin Sulastyo serta pihak PPK (pejabat pembuat komitmen), sepakat akan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, pembangunan proyeknya selesai dan air bersihnya bisa disalurkan kepada masyarakat.

“Kami tetap memegang komitmen mereka, ketika rapat di sini. Walaupun setelah rapat di kantor kami, ada musyawarah lagi warga Desa Licin yang difasilitasi unsur muspika Cimalaka dan hasilnya warga tetap menolak, kami tetap memegang kesiapan mereka (PDAM, camat, kades dan PPK). Mereka siap menyelesaikan masalahnya sehingga projeknya bisa berjalan sampai tuntas,” kata Subagio.

Berpijak pada hasil kesepakatan itu, tutur dia, inspektorat sebagai unsur pemda, meminta PDAM untuk segera menyelesaikan pembangunannya supaya anggarannya bisa digunakan sesuai kebutuhannya. Terkait penolakan warga, itu risiko yang harus ditanggung dan diselesaikan PDAM. Sebab, penolakan warga dampak kesalahan PDAM sendiri. Selain lemahnya perencanaan, juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“Karena kesalahan ada di PDAM, sehingga mereka lah yang harus menyelesaikannya. Silakan, bagaimana cara menyelesaikan. Yang penting bagi pemda, anggarannya harus dipergunakan sesuai perencanaan dan kebutuhan sehingga masyarakat bisa terlayani kebutuhan air bersihnya,” ucapnya.

Ketika dikonfirmasi di kantornya, Kabag Humas PDAM Tirta Medal Uus Rusli di kantornya mengatakan, mengingat anggaran proyek itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga PDAM sampai sekarang tetap berharap supaya proyek itu bisa dilanjutkan. Hingga kini, PDAM masih mencari solusi atau kerjasama yang saling menguntungkan antara kebutuhan PDAM dengan kepentingan warga Desa Licin. “Kami masih berharap, proyeknya bisa berlanjut. Mudah-mudahan warga mengizinkan,” tuturnya.

Meski warga bersikukuh tetap menolak, kata Uus, PDAM akan terus mencari jalan keluarnya. PDAM tak memungkiri penolakan warga itu, akibat kurangnya sosialiasi dan lemahnya perencanaan. “Apabila kesalahan kami berakibat fatal, kami mohon dimaafkan. Namun, pembangunan proyek pengambilan air bersih ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ditanya PDAM dinilai kurang kooperatif dan koordinasi dengan warga dan muspika, Uus tak menampiknya. Meski demikian, koordinasi dengan muspika akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Memang kami belum berkoordinasi dengan muspika, tapi kami akan melakukannya. Selain itu juga, mengingat proyeknya belum selesai, sehingga anggarannya belum dicairkan kepada pemborongnya,” tutur Uus