Pemda Sumedang Akan Bantu Pencairan Uang Kompensasi dan Santunan

by -35 views

Jatinangorku.com – Pemkab Sumedang akan membantu pemerintah pusat dan provinsi dalam pencairan uang kompensasi dan santunan kepada seluruh warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede.

Berdasarkan jadwal kegiatan yang disusun oleh Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede (PDSLPWJ) Jabar, pencairan uang kompensasi dan santunan untuk ribuan warga OTD tersebut, sedianya akan dilaksanakan Jumat (26/6/2015) nanti.

“Kami siap membantu pemerintah pusat dan provinsi dalam proses penggenangan Waduk Jatigede 1 Agustus nanti, termasuk rencana pencairan uang kompensasi dan santunan untuk warga OTD,” kata Wakil Bupati Sumedang H. Eka Setiawan usai melantik secara resmi “Badan Pengawas PDAM Tirta Medal” di halaman kantor PDAM Tirta Medal, di Jalan Raya Cimalaka, Selasa (23/6/2015).

Menurut dia, bantuan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Pemkab Sumedang, di antaranya melakukan pendataan warga OTD sekaligus sosialisasi kepada mereka tentang proses penggenangan serta pencairan uang kompensasi Rp 122 juta dan santunan Rp 29,45 juta. Sementara pemerintah pusat dan provinsi yang menyediakan dan mengurus anggarannya.

“Kami yang akan membantu menyalurkan anggarannya. Penyalurannya akan dikirim langsung melalui rekening warga OTD masing-masing. Memang menurut jadwal dari pemerintah pusat, pencairan uang kompensasi dan santunan rencananya akan dilakukan tanggal 26 Juni nanti, ” tutur Eka Setiawan.

Menyinggung tentang penolakan warga OTD sebelumnya yang menolak penggenangan Waduk Jatigede sebelum dampak sosialnya diselesaikan, justru pemberian uang kompensasi dan santunan kepada warga OTD sebagai upaya pemerintah pusat dan provinsi menanggulangi masalah dampak sosial tersebut. “Jadi pemberian uang kompensasi dan santunan itu upaya penanganan dampak sosial Jatigede,” ujarnya.

Menanggapi teguran Pemprov Jabar kepada Pemkab Sumedang yang mengajukan pemindahan 40.000 makam kepada Pemprov Jabar secara mendadak bahkan tidak teranggarkan,

Eka mengatakan, permasalahan itu akan ditangani dan dicarikan solusi bersama pusat dan provinsi. Bahkan Pemkab Sumedang pun akan mendiskusikan penyelesaian terbaik apabila makam tidak bisa dipindahkan karena tidak teranggarkan.

“Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu masalah makam ini. Termasuk pemindahan 48 situs. Dari 48 situs yang ada di daerah genangan, 15 situs yang kini masih diproses di provinsi. Termasuk satu situs yang mendapatkan penanganan khusus yakni situs dan makam Prabu Aji Putih di Darmaraja. Prabu Aji Putih merupakan leluhur Sumedang sekaligus yang melahirkan daerah Sumedang ini,” ujar Eka.

Hal senada dikatakan Asisten Pembangunan Setda Kab. Sumedang, Dede Hermasah. Ia mengatakan, penggenangan Waduk Jatigede 1 Agustus dan pencairan uang kompensasi dan santunan yang akan disalurkan 26 Juni nanti, merupakan jadwal pemerintah pusat. Terlepas jadi tidaknya dua kegiatan tersebut, Pemkab Sumedang akan membantu pelaksanaannya di lapangan.

“Bukan mustahil jika penggenangannya untuk sementara di daerah Jemah, Kec. Jatigede dulu yang merupakan daerah terdalam di daerah genangan. Sebab untuk penggenangan Waduk Jatigede seluruh daerah genangan membutuhkan waktu 250 hari. Selain itu, mudah-mudahan saja pembayaran uang kompensasi dan santunan dilakukan sesuai jadwal tanggal 26 Juni nanti. Hanya saja, tak dipungkiri beberapa kegiatan dalam proses penggenangan Jatigede memang meleset dari jadwal. Saat ini saja masih tahap sosialisasi,” ujar Dede

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/