Pemda Sumedang Jangan “Tuturut Munding” Larang Warga Soal KJA

by -24 views

Jatinangorku.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang dinilai ‘tuturut munding’ soal kebijakan Pusat yang melarang kegiatan KJA (kolam jaring terapung) di kawasan Waduk Jatigede. Padahal KJA itu, merupakan satu-satunya harapan masyarakat sekitar kawasan calon genangan, untuk menggantungkan hidupnya setelah sawah mereka lenyap, karena terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.

“Warga di sini, sudah terlalu banyak berkorban. Mulai dari merelakan sawah, kebun dan rumah dibebaskan untuk kepentingan proyek. Ditambah lagi, tidak adanya kepastian mencari nafkah setelah pindah ke tempat lain. Oleh sebab itu, kami berharap Pemerintah Daerah ikut memperjuangkan agar kami dalam mendapat fasilitas untuk bisa melakukan kegiatan usaha budidaya kolam jaring terapung. Dan bukan malah sebaliknya, ‘tuturut munding’ dengan kebijakan yang dibuat Pusat,” tandas Ahman, pengurus kelompok budi daya ikan air tawar di wilayah Desa Cisurat Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Selasa (28/7/2015).

Penonton

Menurutnya, dari total kawasan Waduk Jatigede seluas 4.900 hektar, masyarakat di wilayah genangan seharusnya ikut menikmati hasil pembangunan tersebut secara langsung. Apalagi, sesuai rencana waduk tersebut hanya diproyeksikan untuk mengairi sawah di daerah lain, seperti Kab. Indramayu, Majalengka dan Cirebon.

Karena itu, jika sampai tidak dilibatkan dalam pemanfaatkan Waduk Jatigede, untuk kegiatan KJA maka masyarakat sekitar genangan atau OTD (orang terkena dampak), hanya akan menjadi penonton.

“Harapan kami, pemerintah daerah termasuk DPRD, harus bisa menyakinkan pusat, agar masyarakat di sekitar genangan dapat melakukan budi daya ikan, melalui kegiatan KJA. Jadi jangan sampai, awalnya menjanjikan yang manis-manis saja, agar masyarakat mau berkorban untuk terwujudnya pembangunan Waduk Jatigede. Tapi setelah itu, masyarakat tidak dilibatkan dan ikut menerima manfaat secara langsung dari pembangunan tersebut,” tandasnya.

Sumber : http://www.galamedianews.com/