Pemerintah Harus Cari Sistem Pendidikan Terbaik Diluar UN

by -38 views
Faktor penentu kelulusan dan pemetaan standar mutu pendidikan siswa kembali mendapatkan sorotan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan morotarium Ujian Nasional (UN).
Meskipun usulan tersebut akhirnya ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun pembicaraan soal morotarium masih terus bergulir terutama di kalangan para pendidik yang kebanyakan menilai hasil UN sebagai patokan mutu pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pemerintah mampu memilih solusi yang baik untuk diterapkan di dunia pendidikan Tanah Air. Kajian yang sedang dilakukan terkait penerapan ujian nasional harus dilakukan sebaik mungkin, bukan atas dasar keinginan pimpinan di instansi tersebut.
“Cari yang terbaik buat sistem pendidikan. Lakukan kajian yang terbaik,” kata Ineu kepada wartawan ditemui di Bandung, Minggu (18/12/2016).
Padahal, menurutnya, kebijakan anggaran untuk pendidikan sudah tergolong baik. Menurutnya, porsi anggaran untuk pendidikan selalu lebih besar dibanding yang lainnya sesuai amanat undang-undang.
“Makanya sekarang dikaji dengan baik. Harus ada perubahan, harus ada keputusan yang baik,” katanya.
Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan niatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk memorotarium UN sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat termasuk peserta didik, pendidik, dan orang tua, yang merasakan kebijakan UN tidak membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat.
Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, sebagai perwakilan masyarakat pihaknya menyanbut gembira apabila UN benar-benar dihentikan pelaksanaannya.
“Atas niat baik, kepedulian terhadap pencapaian dan pemenuhan standar nasional pendidikan, Kami sampaikan terima kasih,” ujarnya.
Retno melanjutkan, ada beberapa alasan mengapa UN harus dimorotarium yaitu, tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan, standar sarana-prasarana belum sama di seluruh Indonesia, pelaksanaan UN perbuatan ketidakadilan mengingat sar-pras tidak sama standarnya, dan prosesnya masih mengalami banyak kebocoran.
“Selain itu juga karena hasil UN tidak mencerminkan pemetaan mutu program atau satuan pendidikan dan biaya ratusan milyar yang dikeluarkan pemerintah tidak sebanding dengan harapan kepastian pengukuran mutu serta pencapaian tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa dan membentuk watak dan peradaban bangsa,” ujar Retno.
Maka dari itu, lanjut Retno, FSGI meminta pemerintah pusat untuk segera menerbitkan keputusan morotarium UN, jikapun harus dilaksanakan maka dilakukan secara berkala setiap tiga tahun sekali.
Kemudian FSGI juga mendesak pemerintah untuk merevisi PP No 19 Tahun 2005 pasal 68 huruf c yang menjadikan UN sebagai penentu kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan dengan cara hapus kausul ini dan lebih fokus UN sebagai pemetaan mutu.
“Dana UN yang dianggarkan tiap tahun hendaknya dialokasikan kepada pembiayaan pencapaian standar kompetensi pendidik dan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, terutama pelatihan untuk meningatkan kualitas guru,” pungkas Retno