Pemerintah Jangan Kalah Sama Pengusaha Nakal

by -33 views

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menuturkan pemerintah mempunyai kekuatan lebih untuk menertibkan perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan. Oleh sebab itu, Pemerintah jangan kalah oleh para pengusaha nakal sehingga mereka bisa seenaknya merusak lingkungan.

“Peran aktif pemerintah sangat penting, sebab pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban pelaku perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri yang mengabaikan IPAL sebagai salah satu syarat mutlak pengolahan limbah industri,” tutur Dadan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (22/11/2016).

Menurut dia, pemerintah jangan kalah oleh pengusaha, jika memang tidak mengoprasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) maka jangan pernah diberikan izin, karena ini merupakan wewenang pemerintah,

“Jawa Barat kini mempunyai pekerjaan rumah besar masalah lingkungan yang harus segera ditangani, pemerintah provinsi Jawa Barat sudah cukup mempunyai kemajuan dalam peraturan yang dikeluarkan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman para perusak lingkungan,” ucapnya.

Seperti halnya Peraturan dan juga Pergub yang diperkuat oleh undang-undang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Ia sangat mengapresiasi adanya aturan tersebut, namun ia menyayangkan ketegasan dari aparat hukum yang kurang optimal untuk menertibkan perusahaan yang sudah jelas melanggar secara hukum dengan melakukan pembiaran perusahaan tersebut tetap beroprasi.

“Saya rasa pemprov jabar sudah maju dalam segi aturan, hanya saja dalam penindakannya saja yang kurang toptimal,” ungkapnya.

Padahal katanya, pihak pemerintah provinsi melalui kepolisian Daerah Jawa Barat sangat bisa melakukan pengusutan dugaan pelanggaran hukum lingkungan tanpa adanya laporan aduan terlebih dahulu.

Dia berharap, pemprov bisa melakukan konsolidasi bersama aparat penegak hukum yang digawangi oleh Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan dugaan perusakan lingkungan.

“Saya kira pemprov tinggal melakukan penegakan saja, agar ketegasan pemprov bisa membuat mereka jera,” pungkasnya