Pemilik Kos di Jatinangor yang Terdampak Covid-19 Dipersilakan Ajukan Permohonan Keringanan Pajak

by -54 views
Pemilik Kos di Jatinangor yang Terdampak Covid-19 Dipersilakan Ajukan Permohonan Keringanan Pajak
Pemilik Kos di Jatinangor yang Terdampak Covid-19 Dipersilakan Ajukan Permohonan Keringanan Pajak

Pemilik Kos di Jatinangor yang Terdampak Covid-19 Dipersilakan Ajukan Permohonan Keringanan Pajak – Pemilik indekos di Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang terdampak pandemi Covid-19 dipersilakan untuk segera mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran pajak kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Seperti diketahui, saat ini akibat pandemi Covid-19 bisnis kosan di kawasan pendidikan itu tak lagi menggiurkan. Banyak bisnisnya yang lesu akibat ditinggal mahasiswa pulang kampung karena tidak ada pembelajaran tatap muka di kampus.

Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, Rohana mengatakan, jika pemilik indekos sudah mengajukan keringanan pembayaran, nanti pihaknya bakal melakukan pertimbangan.

“Nanti akan kami pertimbangkan, apakah (pajaknya) harus dibebaskan atau tidak,” ujarnya

Jika pengajuan keringanan pembayaran pajak tersebut diterima, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumedang terkait keringanan pajak dari kosan tersebut.

“Untuk syaratnya hanya surat permohonan saja dari wajib pajak (WP) berkaitan dengan keringanan pembayaran pajak, nanti Bappenda akan menilai sesuai Perbup tentang pengelolaan pajak daerah,” kata Rohana.

Rohana mengatakan, pembayaran pajak tersebut biasanya sebesar 10 persen dari penghasilan mereka per tahun.

Selama ini, pihaknya memastikan pajak dari pemilik kosan tersebut masih tetap berjalan.

“Tapi karena mahasiswa belum masuk, memang sedikit berpengaruh pada penghasilan mereka. Namun, kalau dia bayar (mahasiswa), mereka harus bayar pajak juga,” ucapnya.

Saat ini, Pemkab Sumedang sudah menghapus atau membebaskan sanksi administratif berupa bunga atau denda bagi wajib pajak (WP) yang membayar piutang pajak bumi bangunan (PBB) secara keseluruhan pada periode 18 Agustus hingga 31 Desember 2020.

Baca Juga:  Mahasiswa Masih Kuliah Daring, Bisnis Indekos di Jatinangor Lesu

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 87 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada wajib pajak sebagai dampak penyebaran wabah virus Corona.

“Kalau untuk keringanan yang itu (nunggak) kan sudah dengan pembebasan sanksi administratif berupa bunga atau denda bagi wajib pajak,” ucap Rohana.

 

Sumber : https://www.tribunnews.com/