Pemkab Sumedang Akan Lakukan Berbagai Revisi Dalam Revitalisasi Pasar Sandang

by -9 views

Pemkab Sumedang Akan Lakukan Berbagai Revisi Dalam Revitalisasi Pasar Sandang

Jatinangorku.com – Pemkab Sumedang akan mengakomodasikan aspirasi para pedagang warga Pasar Sandang Sumedang (PSS), terutama tuntutan yang disampaikan Hiwapa (Himpunan Warga Pasar Sandang) dalam gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terhadap Bupati Sumedang H. Ade Irawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, gugatan tersebut terkait 4 surat keputusan bupati yang dikeluarkan dalam proses revitalisasi PSS menjadi pasar semi modern.

Surat keputusan bupati itu, antara lain pertama, tentang penetapan penanggungjawab kerjasama revitalisasi Pasar Sumedang kota Kab. Sumedang.

Kedua, tentang penetapan tempat penampungan sementara pedagang pasar pusat perbelanjaan kota Sumedang, pedagang kaki lima, area parkir, delman, ojek dan pusat jajanan malam hari.

Ketiga, tentang persetujuan penghapusan bangunan pasar pusat perbelanjaan kota Sumedang. Keempat tentang pemberitahuan pengosongan kios.

“Gugatan PTUN tetap kami hargai dan silakan berjalan. Namun, empat tuntutan yang ada di dalam PTUN, akan kami jawab dengan berbagai langkah revisi. Langkah tersebut sebagai upaya kami dalam mengakomodasikan aspirasi semua pedagang Pasar Sandang, terutama Hiwapa. Berbagai revisi itu sudah disetujui oleh Pak Bupati,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sumedang, H. Asep Sudrajat di Gedung Negara Pemkab Sumedang Jln. Prabu Geusan Ulun, Sumedang, Selasa (24/6/2014).

Menurut dia, berbagai langkah revisi tersebut, seperti halnya revisi perjanjian kerjasama revitalisasi PSS menjadi pasar semi modern disesuaikan dengan aspirasi para pedagang.

Tempat penampungan sementara (TPS) untuk pemindahan sementara para pedagang akan ditata ulang lebih aman dan nyaman. Untuk harga jual kios dan lapak pun, akan dihitung ulang dengan pengembang.

“Jika dirasakan berat oleh para pedagang, akan ada campur tangan pemda untuk membantu meringankannya. Misalnya, dengan memberikan insentif guna meringankan uang muka atau pun cicilannya,” ujar Asep.

Begitu juga masalah HGB (Hak Guna Bangunan) kios yang masih berlaku, lanjut dia, akan dibahas kembali melalui musyawarah mufakat bersama para pedagang. Apabila penyelesaiannya dengan pemberian kompensasi, nilainya akan dihitung ulang supaya menguntungkan semua pihak.

“Kalau pun masalah HGB ini ada sangkut pautnya dengan perbankan hingga dirasakan membebani pedagang, bisa kami carikan solusi yang rasional. Semua masalah bisa diselesaikan dengan duduk bersama,” tuturnya.

Asep menilai, persoalan revitalisasi PSS menjadi pasar semi modern, bukan masalah besar jika semua pihak saling memahami. Setiap persoalan yang muncul bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa ada kepentingan pribadi.

“Kami menganggap dalam revitalisasi ini tidak ada pro dan kontra karena semuanya pedagang yang memiliki kepentingan yang sama. Karena berbagai langkah revisi ini untuk kepentingan pedagang, sehingga para pedagang pun harus mendukungnya dan revitalisasi pasar harus tetap berjalan,” katanya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/