Pemkab Sumedang Ancam Segel Dua Apartemen di Jatinangor yang Mengemplang Pajak Bumi dan Bangunan

by

Wakil Bupati Erwan Setiawan mengancam akan menyegel apartemen yang ada di Jatinangor karena mengemplang pajak bumi bangunan (PBB).

Dari lima apartemen yang ada di Jatinangor tercatat dua apartemen yang belum melunasi PBB tahun ini. Total nilai PBB yang belum dibayar mencapai Rp 600 juta.

 

“Ada dua apartemen di Jatinangor yang belum membayar pajak bumi bangunan. Badan Pengelola Pendapatan Daerah sudah mengirimkan dua kali surat peringatan ke pengelola apartemen,” kata Erwan Setiawan saat peluncuran sistem informasi aplikasi pajak daerah online (Siapdol) di Jatinangor, Rabu (19/12/2018).

Ia mengatakan, Pemkab Sumedang akan melakukan penyegelan atau memasang stiker dengan menyebutkan kalau apartemen itu belum melunasi PBB.

“Kami akan menyegel atau memasang stiker bertuliskan apartemen belum membayar pajak supaya penghuninya tahu kalau apartemen yang mereka tempati belum bayar pajak,” kata Erwan Setiawan.

Sekretaris Bappenda, Asep Darmawan, mengatakan apartemen menjadi wajib pajak PBB.

“Untuk pajak buminya menjadi tangungjawab pengelola atau pengembang sedangkan bagi bangunan yang sudah menjadi hak milik maka pajak bangunannya kewajiban pemiliknya,” kata Asep Darmawan, Rabu (19/12/2018).

Ia menambahkan, PBB yang belum dibayar untuk tahun ini yang telah jatuh tempo beberap bulan lalu.

“Totalnya mencapai kurang lebih Rp 600 jutaan. Ada yang menunggak Rp 400 juta dan Rp 200 juta,” kata Asep Darmawan.

Menurutnya, pemilik apartemen setiap bulan itu ada kewajiban membayar iuran untuk pemeliharaan dan membayar kebersihan.

“Seharusnya untuk membayar pajak juga bisa disatukan saat petugas melakukan penagihan ke pemilik apartemen,” katanya.

PBB menjadi pajak daerah pendulang pendapatan asli daerah (PAD) kedua setelah pajak penerangan jalan (PPJ) PLN.

Target pendapatan dari PBB mencapai Rp 40 miliar sedangkan dari PPJ PLN mencapai Rp 64,7 miliar.

 

 

 

Sumber : http://jabar.tribunnews.com