Pemkab Sumedang Lakukan Penanganan Darurat Jatigede

by -37 views

Jatinangorku.com – Dikejar jadwal waktu penggenangan Waduk Jatigede tanggal 1 Agustus 2015, Pemkab Sumedang melakukan berbagai langkah antisipasi dengan melakukan penanganan darurat. Upaya tersebut lebih bersifat kemanusiaan supaya warga OTD (orang terkena dampak) tidak menderita terkena dampak penggenangan.

Pasalnya, dengan penyelesaian dampak sosial yang diberikan dalam bentuk uang ganti rugi dan santunan, pemerintah pusat dan provinsi cenderung ingin “tahu beres”, tanpa mau melihat kondisi ril warga OTD di lapangan dengan berbagai permasalahannya.

Pemerintah pusat dan provinsi, seolah menutup mata. Pemerintah cenderung tahunya ingin warga yang sudah dibayar, secepatnya pindah.

Pindah kemana, tinggal dimana dan bagaimana nasib mereka selanjutnya? seakan tak peduli. Apalagi kondisi di lapangan masih banyak permasalahan dampak sosial dan lingkungan yang belum selesai terutama pembayaran ganti rugi dan pemindahan penduduk.

Menyinggung kondisi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang, Subagio di kantornya Kamis (30/7/2015) mengatakan, penggenangan Waduk Jatigede tetap sesuai jadwal sebelumnya 1 Agustus 2015.

Jadwal tersebut dibuat oleh Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede (PDSLPWJ) Provinsi Jawa Barat. “Jadwal penggenangan tetap 1 Agustus nanti, tapi penyelesaian dampak sosialnya hingga kini masih berproses,” ujarnya.

Namun demikian, dari hasil peninjauan langsung di lapangan hingga kini sebagian besar warga masih kebingungan untuk pindah.

Kelompok masyarakat tersebut, yakni warga OTD yang kondisinya saat ini tidak memiliki tanah atau pun rumah di luar genangan. Mereka rata-rata warga OTD yang masuk ke dalam kategori II yang mendapatkan uang santunan Rp 29,36 juta dan umumnya warga tidak mampu.

Mereka hanya mendapatkan santunan, karena tahun 1982-1986 sudah mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan. Karena masih bingung, sehingga sebagian besar masyarakat masih tinggal di rumahnya dan beraktivitas seperti biasanya.

Kondisi itu seperti terjadi di Desa Cipaku dan Pakualam, Kec. Darmaraja. Bahkan ada 21 SD dan 2 SMP di daerah genangan yang tetap melakukan penerimaan siswa baru.

“Dari hasil pengamatan kami di lapangan, memang lebih banyak warga yang kondisinya saat ini tidak punya rumah atau pun tanah di luar genangan. Mereka kebingungan mau pindah kemana. Begitu pula warga OTD di Desa Jemah Kecamatan Jatigede dan Cipaku, Kecamatan Darmaraja yang rencananya akan pertama digenang karena daerahnya paling rendah. Ini menjadi prioritas kami. Kalau warga yang mampu, mereka tak bingung karena jauh-jauh hari sudah menyiapkan tanah dan rumahnya untuk pemindahan apabila Jatigede jadi digenang,” kata Subagio.

Dengan kondisi itu lah, lanjut dia, Pemkab Sumedang kini sedang melakukan penanganan darurat membantu warga yang tidak punya rumah dan tanah, walaupun uang ganti rugi dan santunan itu tidak termasuk penyediaan tanah dan rumah baru. Mereka akan dipindahkan ke tanah kas desa di luar genangan. Untuk sementara, mereka akan menyewa tanah kas desa tersebut.

“Apakah nanti tanahnya akan ditukar guling atau bagaimana? kami masih memikirkannya. Yang penting mereka ditempatkan dulu. Walaupun uang santunan itu tidak termasuk penyediaan rumah dan tanah, tapi kami harus membantu penempatannya. Penanganan darurat ini projek kemanusiaan. Sebab, kami tak rela warga Jatigede menderita,” ujarnya.

Dikatakan, bantuan yang akan diberikan kepada warga sesuai dengan aspirasi mereka. Berdasarkan pengajuan warga, mereka meminta dibuatkan site plane untuk pemukiman baru di tanah kas desa, pematangan lahan, bantuan alat berat, pembangunan fasilitas umum dan sosial, sarana air bersih, listrik, sekolah SD, musala dan ruang pertemuan.

Pengajuan tersebut, seperti dilayangkan oleh warga Kecamatan Darmaraja, antara lain di Desa Jatibungur sebanyak 300 KK, Leuwihideung 669 KK, Pakualam 1.145 KK dan Cipaku 300 KK. Mereka semuanya akan ditempatkan di tanah kas desa di luar genangan Waduk Jatigede.

Kecuali Desa Sukamenak, Kec. Darmaraja sebanyak 500 KK. Masyarakatnya sudah menempati tanahnya masing-masing dari hasil ganti rugi 1994 lalu.

Pematangan lahan dan sewa alat berat dibiayai dari dana swadaya mereka secara berkelompok. Namun, pematangan lahannya baru disiapkan untuk 50 KK.

Mereka hanya minta bantuan pembuatan site plane, fasum dan fasos, sarana air bersih dan listrik. “Jadi dengan skenario jadwal penggenangan 1 Agustus nanti, kami sudah melakukan berbagai langkah antisipasi tanggap darurat.” tutur Subagio.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam penanganan darurat tersebut, Bappeda Kab. Sumedang berkoordinasi dengan Bappeda Jabar. Bahkan Pemprov Jabar sudah menyediakan BTT (Biaya Tidak Terduga) untuk penanganan darurat tersebut.

Hal itu, seperti untuk pembuatan site plane, pematangan lahan, sarana air bersih dan listrik. Hanya saja, untuk pengajukannya tidak gampang, harus mendapatkan izin dari Kemendagri.

“Meski anggaran BTT belum cair, kami tetap berinisyiatif untuk memperhatikan dan menolong kebutuhan dan kepentingan warga. Jadi ini betul-betul projek kemanusiaan. Pemerintah pusat memang tidak terlalu mengetahui kondisi di lapangan. Nah, kami yang tahu kondisi di lapangan, harus membantu masyarakat,” ucapnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/