Pemkab Sumedang Selesaikan Masalah Aset Senilai Rp 77 Miliar

by -13 views

Pemkab Sumedang Selesaikan Masalah Aset Senilai Rp 77 Miliar

Jatinangorku.com – Pemkab Sumedang hingga kini terus menyelesaikan masalah ketidakjelasan keberadaan aset di Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Sumedang senilai Rp 77 miliar.

Masalah aset itu, menjadi penyebab laporan keuangan dan pengelolaan aset Pemkab Sumedang tahun 2013 hanya meraih predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Sementara Bupati Sumedang H. Ade Irawan, sebelumnya ingin tahun ini laporan keuangan dan pengelolaan asetnya mencapai derajat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Masalah aset ini, sebentar lagi selesai. Aset di Disdik yang belum jelas keberadaannya senilai Rp 77 miliar, akhir tahun nanti semuanya sudah bisa diketahui,” ujar Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Sumedang, Uus Sundawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/7/2014).

Ia yang didampingi Sekretaris DPPKAD Nasam menyebutkan, aset yang tak jelas di Disdik itu, di antaranya berupa gedung sekolah, bangku, komputer dan barang-barang lainnya.

Aset senilai Rp 77 miliar itu, tidak tercatat di dalam neraca laporan keuangan maupun berkas administrasi lainnya. Bahkan aset sebesar itu, tak jelas sumbernya, tidak tercatat dalam neraca dan tak dilengkapi bukti serah terima aset.

“Kalau asetnya ada. Akan tetapi, tidak tercatat dalam neraca dan tapi tidak jelas sumbernya. Selain itu, tidak ada bukti serah terima asetnya. Ini menjadi temuan dan catatan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) hingga akhirnya laporan keuangan dan pengelolaan aset Pemkab Sumedang tahun 2013 lalu, hanya mencapai WDB. Dikarenakan Pak Bupati ingin tahun ini mencapai derajat WTP, sehingga masalah aset tahun 2013 terus diselesaikan,” ujar Uus yang jabatan sebelumnya Auditor BPKP yang baru beberapa hari diangkat sekaligus dilantik menjadi Kepala DPPKAD Kab. Sumedang oleh Bupati Ade Irawan.

Menurut dia, ketidakjelasan aset di Disdik, meliputi diantaranya bangunan sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. Namun, sebagian besar bangunan sekolah SD. Pembangunan gedung sekolah tersebut, hasil bantuan anggaran pusat, provinsi, komite sekolah maupun partisipasi masyarakat.

Contohnya, karena di satu sekolah kekurangan ruang kelas, sehingga pihak sekolah membangun ruang kelas dari dana partisipasi masyarakat atau orang tua siswa. Namun, setelah ruang kelasnya terbangun, tidak langsung dicatat sebagai aset milik Disdik dan tidak ada serah terima aset.

“Kondisi itu, mungkin karena lemahnya SDM (sumber daya manusia) di sekolah, terutama yang ada di pelosok. Mereka kurang mengerti tentang pencatatan administrasi dan pengelolaan aset,” tutur Uus.

Seandainya pembangunan sekolah atau ruang kelas bantuan dari masyarakat melalui komite sekolah, lanjut dia, tetap harus dicatat dan harus ada bukti serah terima asetnya.

“Jadi, semua aset sampai ke barang-barang kecil sekalipun, harus tercatat. Sebab, laporan keuangan dan pengelolaan aset harus transparan dan akuntabel,” katanya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/