Pemkab Sumedang Sosialisasikan Pencairan Dana Kompensasi Jatigede

by -20 views

Jatinangorku.com – Pemkab Sumedang melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) menggencarkan sosialisasi dan pendampingan pada pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.

Sosialisasi tersebut, salah satunya guna memberikan pemahamam kepada semua masyarakat OTD (orang terkena dampak) Jatigede bahwa pembangunan Waduk Jatigede merupakan program pemerintah yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat.

Bahkan manfaat yang diperoleh sangat lah besar, seperti di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kebutuhan tenaga listrik dan pariwisata.

“Walaupun proses pembangunan waduk ini cukup panjang dan rumit, tantangan ini harus diselesaikan melalui komitmen bersama dengan mengedepankan solusi. Pembangunan Jatigede ini untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama untuk masa depan pembangunan Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Sumedang,” kata Ketua Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) yang juga Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kab. Sumedang, Deni Tanrus, di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2015).

Menurut dia, sosialisasi dan pendampingan merupakan bagian tahapan proses pencairan uang ganti rugi dan santunan untuk penanganan dampak sosial Waduk Jatigede. Sosialisasi itu kelihatannya gampang, padahal dalam praktiknya sangat sulit dan berat.

Pasalnya, Pokjanal dituntut memahami psikologis warga OTD, menampung aspirasi dan keluhannya sekaligus mencarikan solusinya. Dalam pelaksanaanya, Pokjanal berhadapan langsung dengan seluruh masyarakat OTD dan harus tahu kondisi yang sesungguhnya.

“Kalau hanya menyalurkan uang saja, gampang. Yang susah, justru bagaimana kita memahami kondisi psikologis warga. Seberat apa pun permasalahan di lapangan, kami tetap harus menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Kami mengedepankan solusi dan pendekatan kekeluargaan dengan warga OTD,” tutur Deni.

Sosialisasi dan pendampingan tersebut, lanjut dia, sudah berlangsung sejak 18 Juni sampai 12 Juli 2015 nanti. Sosialisasi dilaksanakan di 19 desa di wilayah 4 kecamatan, yakni Jatigede, Jatinunggal, Wado dan Darmaraja.

Hingga kini Pokjanal sudah melaksanakan sosialisasi di 13 desa. Sosialisasinya di ruang rapat kantor dusun, desa bahkan terkadang di sekolahan.

Disyukuri, hasil sosialisasi dan pendampingan, kini banyak warga OTD yang mengerti dan paham tentang pentingnya pembangunan Waduk Jatigede, termasuk teknis dan tahapan proses pencairan dananya.

Sebelum warga OTD menerima uang, Pokjanal harus memastikan mereka akan pindah kemana, tanah dan luasannya berapa dan bagaimana membangun rumah barunya? Seandainya belum pasti, tim pembayaran akan menahan dulu pencairannya.

“Kalau dikasih uang begitu saja, takut habis tak karuan hingga akhirnya mereka tak bisa pindah. Betapa dosanya jika warga OTD tidak ditempatkan lagi di tempat yang layak dan cocok, termasuk dijamin kehidupannya. Sebab, relokasi itu hak warga OTD dan menjadi utang pemerintah saat ini,” ujarnya.

Lebih jauh Deni Tanrus menjelaskan, setelahnya mendapatkan sosialisasi dan pendampingan dari Pokjanal, sekarang banyak warga OTD yang bersedia dipindahkan dengan kesadaran sendiri.

Mereka juga akan menggunakan uang kompensasi sekitar Rp 122,59 juta dan kerahiman Rp 29,36 juta sesuai ketentuan. Setelah sosialisasi, warga OTD harus mengisi formulir, termasuk formulir registrasi.

Tahapan selanjutnya, antara lain melakukan registrasi, verifikasi, pengambilan sidik jari dan foto dan baru lah pembayaran uang ganti rugi dan santunan. Tujuh hari setelah uang diterima, mereka harus sudah pindah.

“Dana penanganan dampak sosial kemasyarakatan ini cukup besar mencapai Rp 800 miliar lebih. Karena anggarannya besar, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Makanya berbagai persyaratan dan tahapannya sangat ketat, takut menimbulkan kerugian negara sehingga konsekuensinya berurusan dengan hukum. Oleh karena itu, apabila terdapat dokumen yang bermasalah, akan diteliti Bagian Penegakan Hukum dan Kependudukan,” ujarnya.

Ditanya kendala masyarakat yang paling krusial dalam proses pencairan dana, Deni mengatakan, masyarakat banyak yang mengeluh membuat surat keterangan waris dari pengadilan agama. Sebab, prosesnya menyulitkan.

Selain harus mengumpulkan semua ahli waris termasuk yang tinggal di luar Pulau Jawa, mereka juga harus datang ke pengadilan agama bersamaan dalam satu hari.

Proses pembuatannya, diakui bisa menyita waktu yang lama. Namun demikian, diyakini tidak akan mengganggu jadwal rencana penggenangan Waduk Jatigede 1 Agustus nanti. Pasalnya, penggenangannya tidak sekaligus, melainkan secara bertahap.

“Untuk penggenangan awal akan dilakukan di daerah terendah, yakni Desa Cipaku, Kec. Darmaraja dan Jemah, Kec. Jatigede. Alhamdulillah, di dua desa itu, sosialisasi sampai pencairan dananya semua sudah dilaksanakan sehingga tak ada masalah dalam penggenangannya nanti. Tinggal desa lainnya, bisa diproses bersamaan dengan penggenangan secara bertahap selama 4 bulan ke depan, hingga mencapai elevasi 21,” ucapnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/