Pemprov Jabar Berikan Sertifikat Halal Gratis UMKM

by

Sejumlah persoalan terkait dengan rumitnya sistem perizinan, masih ditemui oleh para calon investor di kota kabupaten Jabar.

Setidaknya hal ini mengemuka dalam diskusi publik XL Future Leader di Gedung Bandung Creative Hub, Rabu (11/4/2018).

Sejumlah peserta mengemukakan beberapa persoalan saat mereka hendak mengurus perizinan terkait usaha dan bisnis yang mereka rintis di beberapa tempat berbeda.

Hal ini mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko, Pemprov Jabar menyesalkan masih adanya praktik oknum-oknum yang masih bermain dengan perizinan investasi.

Hening mengatakan, bahwa seharusnya segala bentuk perizinan, termasuk izin investasi, tidak dipersulit atau harus dipemudah.

Pasalnya, perizinan investasi yang baik dan mudah akan menumbuhkan sistem investasi yang sehat dan baik bagi daerah yang bersangkutan.

“Mungkin saja, masih ada oknum-oknum yang bermain “di bawah meja” seperti ini. Harapan pemerintah, tentu saja praktik seperti ini jangan sampai terjadi lagi,” kata Hening usai diskusi.

‎Hening mengaku sangat menyayangkan jika praktik seperti ini masih ada, terutama jika terjadi di tingkat provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov.

Pemprov Jabar, kata dia, selalu berusaha memberikan pelayanan mudah, apalagi terkait perizinan investasi. Sementara jika terjadi di tingkat kabupaten kota, maka kewenangan itu ada di pihak bupati dan wali kota.

“Yang penting jika memang gratis (pengurusan perizinan), ya harus full gratis, jangan sampai masih ada biaya lain seperti uang lelah dan lain sebagainya, kecuali memang yang sudah diatur oleh perda,” katanya.

Jika masih terjadi hal-hal seperti ini, Hening menyarankan agar masyarakat langsung melaporkan kepada pihak terkait, seperti bupati, wali kota bahkan gubernur.

“Ya sebaiknya laporkan saja jika masih dipersulit, jangan dulu di medsos, sebaiknya langsung ke pihak terkait. Karena dikhawatirkan kesulitan terjadi karena masih adanya prosedural atau sistem yang belum diubah yang membuat petugas tak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Terkait dengan perizinan ini, Hening menegaskan bahwa Pemprov Jabar sudah mulai memberikan program-program yang meringankan para pengusaha kecil atau UMKM, khususnya yang berkaitan dengan sertifikat halal.

‎Saat ini, kata dia, pemprov sudah menggelontorkan program sertifikat halal bagi kalangan UMKM tertentu. Jumlah yang ditargetkan, kata dia, adalah seribu UMKM per tahun yang bisa mengikuti program sertifikat halal ini.

“Memang masih terbatas, tapi kami terus berupaya memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka. Saat ini targetnya baru sedikit, inginnya seribu UMKMper tahun,” katanya.

Jika tidak mau menunggu, kata Hening, pelaku UMKM bisa mengurus sendiri sertifikat halal yang biaya kepengurusannya kurang lebih berada di angka dua juta rupiah. 

Sumber : http://jabar.tribunnews.com