Pemprov Jabar Percepat Selesaikan Dana Idle

by -74 views

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan menuntaskan dana yang mengendap di APBD 2016 ini. Dari Rp33 triliun APBD Jabar, hingga Agustus 2016 dana endapan atau disebut dana idle Jabar mencapai Rp8 triliun.

Pemprov juga siap memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak menagih dana endapan tersebut. Padahal proyek infrastruktur yang ditenderkan sudah mulai tahap pengerjaan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan, ‎hingga akhir Juli serapan anggaran Pemprov Jabar sudah mencapai 40 persen. Pria yang akrab disapa Aher ini berjanji akan mempercepat serapan anggaran.

“Mudah-mudahan Agustus bisa terserap 20 persen. Sehingga tengah semester ini sudah bisa mencapai 60 persen,” tutur Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/8/2016).

Dia menuturkan, pada tahun lalu dana yang mengendap hingga pertengahan semester cukup besar. Aher pun berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelesaikan pembukuan hingga akhir tahun dengan baik.

“Yang penting akhir tahun aman. Kalau mau aman Agustus itu 60 persen. Tapi kemarin akhir Juli sudah 40 persen,” tandasnya.

Aher beralasan, anggaran masih mengendap di kas daerah karena beberapa proyek yang tengah dikerjakan perusahaan juga belum ada yang belum tersalurkan di setiap termin. Aher juga mengimbau perusahaan untuk mengambil dana setiap termin.

“Kalau selesai 25 persen bisa minta dananya dari kas daerah. Ini sedang tulis edaran biar tiap termin diambil,” ucapnya.

Menurut dia, dari Rp8 triliun anggaran yang berada di kas daerah, Rp 1,8 triliun adalah dana BOS (Bantuan Opersional Sekolah) dan Rp3 triliun merupakan anggaran sisa tahun lalu yang akan digunakan tahun ini.

“Sisanya adalah dari pusat, dana pendapatan yang didapatkan setiap hari, ditambah dana bantuan keuangan yang belum dicairkan ke tingkat kabupaten/kota,” ungkapnya.

Selain itu, perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga menelan biaya besar. Menurutnya masih banyak dana untuk PON yang belum dicairkan karena beberapa di antaranya masih dalam proses tender.

“PON banyak juga. Itu masih berjalan terus. September banyak keluar karena masih banyak yang belum dibayarkan,” kata Aher seraya yakin pada akhir tahun dana APBD bisa terserap maksimal.

Aher juga meminta OPD untuk mempercepat pembayaran. Jangan sampai pembayaran pembangunan menjadi terlambat. Begitupun perusahaan, jangan sampai mengendapkan dana berlimpah di kas Pemprov Jabar.

“Nanti kita berikan sanksi kalau yang enggan mengambil. Perusahaan yang butuh tiap semesternya diambil,” ucapnya.

Mengenai pencairan daerah, Aher menambahkan, hal itu tergantung dari daerahnya sendiri yang mengajukan pencairan. “Kalau diajukan ke provinsi kita cairkan. Insya Allah tidak masalah,” tutup Aher