Pemprov Jabar Rapat Bersama KPK, Bahas Penggabungan ULP dan LPSE

by -35 views

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekomendasi perbaikan kelembagaan dan sistem pengadaan barang dan jasa di Gedung Sate, Selasa (6/3/2018).

Rapat tersebut dihadiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) serta 10 sekretaris daerah kabupaten dan kota yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar di Jawa Barat.

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekomendasi perbaikan kelembagaan dan sistem pengadaan barang dan jasa di Gedung Sate, Selasa (6/3/2018).

Rapat tersebut dihadiri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) serta 10 sekretaris daerah kabupaten dan kota yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, mengatakan Pemprov Jabar mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa.

Selama ini pengadaan barang dan jasa rawan tercemari upaya korupsi.

“Ada wacana menjadikan Biro Pengadaan, penggabungan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (ULP) dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” ujarnya di Bandung, Selasa (6/3/2018).

Iwa Karniwa mengatakan selama ini LPSE dan ULP adalah dua lembaga terpisah.

ULP menjadi lembaga ad hoc sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 yang mengamanatkannya berada dalam sekretariat daerah.

Demi mendukung wacana penggabungan dua lembaga tersebut, pihaknya berharap adanya payung hukum lain berupa Peraturan Presiden yang prosesnya kini memasuki tahap finalisasi.

Iwa mengatakan akan berupaya mencegah permasalahan terkait dengan pengadaan barang dana jasa saat dilakukan perubahan struktur organisasi itu.

Jabar menargetkan penyerapan anggaran pada 2018 sebesar 96 persen atau lebih tinggi dari pencapaian 2017 yang berada pada angka 95,78 persen.

“Meski memasuki tahun pilkada, kami tetap optimistis penyerapan anggaran di Jabar jadi yang terdepan. Karena itu, saya sampaikan kepada ASN untuk tetap meningkatkan pelayanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi demi tercapai kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Iwa Karniwa rapat koordinasi juga membahas terkait inovasi pengadaan dengan memperbanyak daftar e-katalog, khususnya yang bersifat lokal, yakni kebutuhan rutin semisal pengadaan alat kesehatan, jasa cleaning service, dan lainnya.

Iwa Karniwa menuturkan hal tersebut telah diterapkan Provinsi Riau melalui pengadaan alat listrik serta oleh Pemerintah Kota Bandung melalui pengadaan jasa pengamanan.

Sumber : http://jabar.tribunnews.com