Pemprov Jabar Terbitkan Aturan dan Kuota Taksi Online, Begini Rinciannya

by

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan angkutan sewa khusus atau taksi online di Provinsi Jawa Barat. Pada keputusan gubernur yang terbit pada akhir November 2017 itu, Pemprov Jabar memutuskan lima wilayah operasi daerah beserta jumlah atau kebutuhan kuota angkutan berbasis aplikasi tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi Taufik, Kamis, 11 Januari 2018. Dedi menuturkan, kelima wilayah operasi tersebut mencakup wilayah operasi Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta (Bodebekarpur), wilayah daerah operasi Sukabumi, dan Priangan.

Total jumlah kuota taksi online di jabar 7.709. Masing-masing rencana kebutuhan atau kuotanya berbeda-beda. Wilayah operasi Metropolitan Bandung Raya mendominasi dengan jumlah 4.542 angkutan. Wilayah Operasi Metropolitan sendiri terdiri dari Kota Bandung 2.919 kebutuhan, Kota Cimahi 476, Kabupaten Bandung 515, Kabupaten Bandung Barat 504, dan Su‎medang 128 kebutuhan.

“Untuk wilayah operasi Metropolitan Cirebon Raya sebanyak 1.343 kebutuhan yang terdiri dari Kota Cirebon 750 kebutuhan, Kabupaten Cirebon 168, Majalengka 279 kuota, Indramayu 90, dan Kuningan 56 kebutuhan,” tuturnya.

Sementara wilayah Metropolitan Bodebekarpur sebanyak 527. Namun untuk Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor ditentukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (‎BPJT), Karawang 417, Purwakarta 30, dan Subang 80.

Untuk Wilayah Operasi Daerah Sukabumi sebanyak 723 dengan Rincian Kabupaten Sukabumi sebanyak 154, Kota Sukabumi 483, dan Cianjur 86. Sementara untuk wilayah operasi daerah Priangan sebanyak 574 yang terdiri dari Kota Tasikmalaya 122, Kabupaten Tasikmalaya 60, Garut 25, Banjar 117, Ciamis 50, dan Pangandaran 200.

Tempat-tempat yang dilarang

Dalam Keputusan Gubernur Jabar tersebut, pemprov mengeluarkan kuota angkutan sewa khusus atau taksi online dengan mempertimbangkan pola aglomerasi yang terbentuk atau keterkaitan wilayah secara fungsional, perkiraan kebutuhan jasa angkutan sewa khusus, perkembangan daerah, karakteristik daerah, dan tersedianya prasarana jalan yang memadai.

“Pemprov pun menggunakan metode regresi linier berganda berdasarkan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan dan perkiraan kebutuhan jasa angkutan,” ucap dia.

Dedi mengatakan, pemberian izin penyelenggaraan taksi online di Pemprov Jabar diberikan melalui proses seleksi kepada perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum dan telah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan. 

“Dalam pelaksanaan operasional di lapangan, angkutan sewa khusus yang beroperasi pada wilayah operasi yang tersebut tidak berhenti dan tidak menunggu penumpang di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan serta tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan dan harus melalui pemesanan atau perjanjian,” tuturnya dia.

Dia menambahkan, rencana kebutuhan ini ditetapkan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan diberiakn secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta dievaluasi paling kurang setiap satu tahun sekali

 

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com