Penetapan UMK 2019 di Jawa Barat, Hanya Pangandaran yang Beroleh Diskresi

by -160 views

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2019 yang berlaku mulai 1 Januari 2019. Hal itu se­iring dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/kep 1220-yanbangsos/2018. Kecuali untuk Kabupaten Pangandaran, besaran kenaikan UMK untuk 26 kota/kabupaten mengikuti Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, yakni 8,03% persen. Sementara, untuk Pangandaran, kenaikan UMK sebesar 10%. 

Di lain pihak, serikat pekerja di Jabar mempertanyakan diskresi yang diambil Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil hanya diperuntukkan bagi Kabupaten Pangandaran. Padahal, masih ada kota/kabupaten yang memiliki upah mini­mum di bawah Rp 2 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan Arif mengungkapkan, berdasarkan hasil analisis terhadap situasi dan kondisi, UMK Pangandaran perlu di­tingkatkan.  Oleh karena itu, besaran kenaikan UMK-nya harus dikecualikan. ”Secara detail, gubernur akan menyampaikan,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 21 November 2018.

Menurut dia, ke depan, Pa­ngandaran akan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Namun, pembentukan Pangandaran menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) bukan menjadi alasan utama.

”Pangandaran betul akan jadi KEK. Lalu, kenapa Kabupaten Sukabumi tidak dinaikkan 10%, padahal juga akan jadi KEK? Hal itu karena di sana UMK-nya sudah di atas Rp 2 juta. Dibandingkan dengan Pangandaran, bedanya sudah Rp 1 juta. Jadi, bukan karena KEK. Pa­ngandaran punya potensi. Gubernur menegaskan, akan me­ngu­pas tuntas kenapa Pangandaran seperti itu,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata dia, semua kabupaten/kota di Jabar dapat mengajukan besaran kenaikan UMK di atas formulasi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Apalagi, jika hal itu didasarkan pada hasil analisis para bupati/wali kota. Hal itu akan dibahas oleh pemprov sebagai bagian dari filterisasi.

Sudah dilaporkan

Ferry menuturkan bahwa pemprov sudah melaporkan adanya diskresi besaran kenaikan UMK itu ke Kementeri­an Tenaga Kerja dan Kemente­ri­an Dalam Negeri. Pihaknya pun telah berkomunikasi terkait diskresi tersebut karena me­nyadari bahwa penetapan formulasi UMK merupakan bagi­an dari proyek strategi nasional.

Ia pun menyatakan, Pemprov Jabar berniat untuk mempromosikan wilayah Jabar timur, seperti Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Majalengka dan Kuningan. Hal itu untuk memecah industri padat karya yang selama ini terkonsentrasi di barat. ”Dalam pemahaman ekonomi ke depan seharusnya melirik wilayah timur seiring dengan pembangunan akses ke sana, misalnya Cisumdawu,” tuturnya

Jika ti­dak mampu membayar UMK yang telah ditetapkan, pengusaha pun dapat mengajukan penangguhan ke Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

”Paling lambat 21 Desember 2018. Dengan ketentuan, selama permohonan pe­nangguhan masih dalam proses penyelesai­an, pengusaha  tetap membayar upah yang biasa diterima pe­kerja. Kalau (permohonan) ditolak, pengusaha harus membayar UMK sesuai dengan ketentuan. Jika disetujui, UMK dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan di dalam SK gubernur,” ucap Ferry.

Dalam kesempatan itu, Ferry memperkirakan, penetapan ­upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ke­mung­kin­an besar tak bisa dilakukan sebelum 1 Februari 2019. Hal itu lantaran revisi Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 belum rampung.

Kecewa

Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta menyatakan, akan melayang­kan gugatan hukum ke Peng­adilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggelar aksi.

”Biangnya bukan di UMK, tapi di PP 78/2015 tentang Peng­upahan. Kami makin se­ma­ngat di akhir jabatan presi­den agar mencabut PP tersebut. Selama ini, pemda kan dibatasin, diberangus. Dalam PP tersebut, hak LKS  (lembaga kerja sama) tripartit dan peran pekerja dihilangkan (dalam pembahasan UMK). Cukup dengan PP 78, sangat sederha­na, kami ingin disurvei sesuai de­ngan Pasal 88 Ayat (4) UU 13/2003,” katanya di tempat yang sama.

Selain itu, mereka mengaku kecewa terhadap gubernur karena tidak memenuhi janji ketika bertemu dengan serikat buruh pada tanggal 19 November 2018. Pertama, soal UMK tahun 2019, gubernur meminta waktu 1-3 hari untuk mempelajari secara hukum, diskresi, dan upah Provinsi Jawa Timur  2019 yang bisa ditetapkan di atas formula PP 78 Tahun 2015.

Kedua, mengenai Pergub 54 Tahun 2018 (tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di Daerah Pro­vinsi Jawa Barat) yang ditolak buruh. 

Gubernur berjanji akan segera  mencabut regulasi itu melalui keputusan resmi, bukan sekadar pernyataan. Ketiga, gubernur akan segera membuat surat edaran kepada bupati/­wali kota untuk memfasilitasi perundingan UMSK 2019.

”Soal diskresi, ternyata cuma Pangandaran doang. Kan yang di bawah Rp 2 juta itu tidak hanya Pangandaran. Ada apa dengan Pangandaran? Enggak nendanglah. Nanggung ba­nget,” ujarnya. 

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Kota Bandung Hermawan menyata­kan, buruh kecewa dengan besaran kenaikan UMK 2019 ka­rena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam pembahasan di Dewan Peng­upahan, buruh mengusulkan besaran kenaikan 10,6%.

”Keputusan gubernur ini, meskipun sesuai dengan angka yang disodorkan wali kota, mengecewakan kami. Angka tersebut tidak sesuai dengan kondisi harga-harga kebutuhan pokok di lapangan,” katanya.  

 

 

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com