Pengamat: Revisi UU Pilkada Tak Bisa Segera Dipakai pada Pilkada 2015

by -13 views

Jatinangorku.com – Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait calon tunggal dan calon independenPilkada serentak yang akan direvisi oleh Komisi II DPR RI dinilai akan membutuhkan waktu yang lama.

Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Firman Manan mengatakan, bahwa kinerja DPR masih sangat minim dalam konteks legislasi membuat UU.

“Memang sistem pelaksanaan Pilkada harus direvisi secra komprehensif, salah satunya dengan merevisi UU. Tapi revisi UU ini tidak akan bisa digunakan pada pelaksanaan Pilkada2015,” kata ujar Firman saat diwawancarai Tribun di Kampus Unpad seusai menjadi pembicara forum diskusi PilkadaSerentak di Gedung Multimedia, Fakultas Pertanian, Unpad, Jatinangor, (30/9).

Menurut Firman, jika DPR akan melakukan revisi semestinya harus memikirkan prioritas UU Pilkada. Bukan saja hanya merespons yang jadi keputusan MK.

Firman mengatakan, selain UU tentang calon tunggal dan independen, ada hal lain yang perlu direvisi. Diantaranya seperti ketentuan pidana bagi Partai Politik (Parpol) yang menarik uang.

“Kalau memang ada niatan harusnya secara komprehensif, bukan saja hanya pasca putusan MK,” katanya.

Sumber : http://jabar.tribunnews.com/