Pengusaha Kurang Andal, Dinas PU Sumedang Rugi

by -54 views

Pengusaha Kurang Andal, Dinas PU Sumedang Rugi

Jatinangorku.com – Akibat kontraktor pelaksana kegiatan kurang andal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang harus menanggung rugi.

BPK menemukan kelebihan bayar dari Dinas PU kepada pengusaha atau pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana kegiatan di Dinas PU sebanyak Rp1 miliar. Dinas PU pun harus mengembalikan uang tersebut ke kas daerah paling lambat 60 hari.

Kepala Dinas PU Sumedang Sujatmoko membenarkan temuan ini. Menurutnya, ini terjadi akibat kesalahan pengusaha. Karenanya, Dinas PU meminta kembali sejumlah uang dari pengusaha dan mengembalikannya ke kas daerah. Meski demikian, kesalahan tersebut tentu menjadi kerugian tersendiri bagi Dinas PU.

“Memang betul ada kesalahan tersebut. Dinas jadi rugi karena ada kesalahan administrasi pencatatan, meski kerugian tidak dalam bentuk materi secara langsung. Hal itu sering terjadi sebelum akhirnya ditemukan BPK. Kami sudah mengetahui adanya kesalahan kelebihan bayar kepada pengusaha lalu kami perbaiki,” kata Sujatmoko, Senin (16/6/2014).

Sujatmoko menerangkan kelebihan bayar tersebut karena kekurangan volume pengerjaan yang dilakukan rekanan. Pengerjaan ini biasanya di bidang perbaikan jalan. Di Sumedang, kondisi jalan yang bergelombang menyebabkan volume pengerjaan berbeda-beda dan hasilnyapun berbeda dengan perencanaan awal. Kondisi ini sebenarnya sudah harus dipahami oleh pihak pengusaha sehingga mereka tidak salah.

Agar hal tersebut tidak terulang dan terkait temuan proyek yang tidak sesuai dengan bestek, Sujatmoko menyebut, penyebab banyaknya proyek bermasalah seperti kekurangan volume, akibat minimnya sumber daya manusia (SDM) pada kontraktor pelaksana kegiatan. Menurut Sujatmoko, faktor penyebabnya banyak, tapi yang paling dominan karena kontraktor pelaksana tidak memiliki SDM yang ahli di bidangnya.

“Minimnya pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan proyek bisa berakibat pada kesalahan dalam melakukan penghitungan ataupun membaca RAB yang ada, itu karena SDM di pihak pengusahanya juga kurang,” kata Sujatmoko.

Salah perhitungan pada RAB akibatnya bisa fatal, konsekuensinya perusahanan rekanan tersebut bisa di blacklist. Untuk tahun ini kita tidak ingin kejadian serupa terulang lagi. Upaya sementara, PU akan memperketat pengawasan.

Sementara, semenjak adanya hasil pemeriksaan BPK, Dinas PU sudah mengembalikan Rp700 juta. Sisanya masih dalam tahap proses pengembalian mengingat perlu adanya koordinasi intensif dengan pihak pengusaha supaya mau mengembalikan kelebihan uang tersebut

Sumber : http://www.inilahkoran.com/