Perusahaan di Sumedang tak Dapat Izin Tanpa Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan

by -27 views

Pemkab Sumedang akan mencantumkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat bagi perusahaan yang akan mengurus berbagai perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sumedang.

Dengan persyaratan tersebut, para pengusaha harus memastikan para pekerjanya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu, supaya mereka mendapatkan perlindungan kerja, terutama jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

“Sudah seharusnya dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui regulasi tersebut. Ketika akan mengurus perizinan, perusahaan harus memastikan semua tenaga kerjanya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti BPMPT akan membuat surat kepada kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang untuk berkoordinasi menindaklanjuti hal ini,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin.

Ia mengatakan itu, disela”Rapat Koordinasi Program Jasa Kontruksi BPJS Ketenagakerjaan dengan Sekda dan SKPD Kabupaten Sumedang” di ruang rapat Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung, Sumedang, Jumat (23/12/2016).

Menurut dia, dengan pendekatan regulasi, secara tidak langsung mengingatkan para pengusaha supaya segera mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenakerjaan. Hal itu, salah satu upaya Pemkab Sumedang untuk mendorong para pekerja di Kabupaten Sumedang mendapatkan jaminan perlindungan kerja dari perusahaannya, melalui berbagai program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih aturannya, semua tenaga kerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Para pengusaha juga perlu diingatkan. Mereka harus memenuhi kewajiban para tenaga kerjanya untuk mendapat jaminan perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, terutama JKK dan JK,” kata Zaenal Alimin.

Keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, termasuk para pekerja di bidang jasa kontruksi. Apalagi di lingkup Pemkab Sumedang, relatif banyak kegiatan terkait pekerjaan jasa kontruksi atau projek. Oleh karena itu, pemda mesti memperhatikan perusahaan jasa kontruksi untuk mengikutsertakan para tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan perlindungan kerja, diharapkan semua tenaga kerja di Kabupaten Sumedang bisa sejahtera. Hal itu, baik dari sisi ekonomi maupun psikologinya, sesuai tujuan program BPJS Ketenagakerjaan.

“Makanya kami mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam acara ini, khususnya yang membidangi jasa kontruksi. Seperti halnya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga dan SDA serta Dinsosnakertrans. Rakor ini menjadi bahan evaluasi untuk disosialisasikan kembali kepada perusahaan jasa kontruksi. Kami berharap, ke depan kantor BPJS Ketenagakerjaan mengundang langsung para pengusahanya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang Theresia Wahyu Dianti mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya Pemkab Sumedang yang akan membantu mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaanm melalui regulasi dan kebijakan. Seperti halnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dijadikan salah satu syarat mengurus berbagai perizinan. Misalnya, izin pendirian perusahaan, termasuk perpanjangan izin lainnya. “Upaya itu sempat mengemuka saat ekspose peresmian gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumedang, beberapa waktu lalu,” tuturnya