Perusahaan Wajib Punya Dokumen Kajian Lingkungan

by -17 views

Jatinangorku.com – Banyaknya keluhan dari sejumlah masyarakat di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, terkait pencemaran polusi lingkungan hidup, mendorong pemerintah kecamatan untuk mengambil langkah dan solusi yang tepat.

Camat Rancaekek, Haris Taupik, yang ditemui “GM” di ruang kerjanya, Rabu (3/9), mengatakan, setiap kegiatan perusahaan atau pabrik, diwajibkan memiliki dokumen perizinan yang jelas.

“Salah satunya yaitu kajian lingkungan. Dengan aturan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang sekarang, setiap kegiatan baik yang besar maupun yang kecil, baik mempunyai dampak limbah ataupun tidak, harus punya dokumen kajian lingkungan,” kata Haris.

Dokumen kajian lingkungan untuk kegiatan besar itu, tambahnya, harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), kemudian kegiatan yang sedang dikaji yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan yang kecil menyangkut surat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

“Sebagai langkahnya harus dicek dulu, apakah setiap perusahaan yang membuat kegiatan itu, sudah memiliki dokumen lingkungan atau belum. Kalau sudah ada kajiannya, dampak bisa diminimalisasi,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebagai langkah di lapangan, tim dari kecamatan akan mengecek ke BLH Kabupaten Bandung untuk mendalami dokumen kajian lingkungan itu.

“Jadi dari kami bisa melalui kasi tramtib. Kalau memang ada, apa sudah punya syaratnya, kalau belum mereka harus segera membuat. Karena ini untuk menyikapi keluhan dari masyarakat juga,” terangnya.

Setiap kegiatan yang bisa menyebabkan polusi udara maupun lingkungan yang kaitannya dengan limbah, lanjut Haris, akan menunggu tindak lanjutnya.

“Kementerian LH sudah meninjaunya, tinggal tindak lanjutnya dari aparat terkait. Soalnya, secara kewenangan pun pihak kecamatan terbatas,” ungkapnya.

Mendukung

Sementara tokoh masyarakat Rancaekek, Nurdin Sobari Soleh mendukung penuh upaya pemerintah kecamatan menanggulangi masalah polusi udara.

“Itu harus dilakukan, karena kecamatan itu ‘kan sebagai tempat keluh kesahnya masyarakat, jadi semua keluhan masyarakat harus ditampung dan dicari solusi konkretnya,” kata Nurdin.

Upaya tersebut, tambahnya, diharapkan dapat menanggulangi permasalahan polusi sehingga dampak terhadap masyarakat berkurang

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/