Petani Jabar Dapat Jatah Air Bergilir

by -55 views

Jatinangorku.com – DAMPAK kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Barat kian terasa. Para petani pun tak lagi dapat mengairi sawah karena volume air di sejumlah sumber air tak lagi cukup memenuhi kebutuhan itu.

Volume air di Waduk Ir H Djuanda (Jatiluhur) mulai mengalami penyusutan. Hal tersebut, merupakan dampak dari musim kemarau yang masih berlangsung.
 
Data yang di rilis Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, saat ini tinggi muka air (TMA) di waduk tersebut mencapai 98,60 meter. Meski TMA sudah di bawah angka 100 meter, sebagai pengelola, PJT II mengklaim ini masih bersifat normal.
 
Direktur pengelolaan (Dirlola) Air PJT II Jatiluhur Harry M Sungguh menjelaskan, penyusutan ini normal terjadi saat musim kering seperti sekarang. Meski demikian, pihaknya menjamin kebutuhan air untuk irigasi dan air baku tetap aman.
 
“Level ketinggian air saat ini masih normal dan sesuai rencana. Makanya, suplai air untuk hilir juga masih normal,” ujar Harry melalui ponselnya, Kamis (30/7).
 
Hanya saja, terang Harry, di musim kemarau ini PJT II Jatiluhur selaku pengelola waduk sudah mulai berlakukan kebijakan gilir giring air ke wilayah hilir. Hal tersebut dilakukan, supaya semua petani di setiap golongan mendapatkan suplai air.
 
Saat ini air yang dikeluarkan untuk tarum timur, mencapai 55 meter kubik per detik. Sedangkan untuk kebutuhan tarum barat, sebesar 50 meter kubik per detik. Serta, tarum utara, 75 meter kubik per detik. “Dengan pola gilir giring ini, kami berharap tak ada daerah yang kekurangan air saat musim kemarau ini.
Setiap musim kemarau beban Waduk Jatiluhur sangat besar mengingat waduk ini merupakan satu-satunya sumber air bagi wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu,” jelasnya.

Akibat kemarau, debit air di sejumlah sumber mata air untuk pasokan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut juga mengalami penurunan berkisar 10-50% dari biasanya. Namun begitu, kebutuhan pasokan air bersih bagi para pelanggan masih  bisa terlayani.

Penurunan debit air pada sumber mata air tersebut hanya berdampak pada menurunnya daya tekan penyaluran air ke para pelanggan dibandingkan biasanya. Aliran air pada saluran pipa ke pelanggan tidak sekencang biasanya.
 
“Secara umum penurunannya sedikit. Hanya pada mata air Cibulakan untuk kawasan perumahan Cempaka dan sekitarnya di Kecamatan Karangpawitan yang penurunan debit airnya sampai 50%. Debit air di mata air Cibulakan Kampung Godog Desa Lebak Agung Karangpawitan kini berkisar 10 liter per detik, dari biasanya sekitar 20 liter per detik,” kata Direktur PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut Doni Suryadi, Kamis (30/7).
 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Dadi Zakaria, Rabu (29/7) menjelaskan, Pemkab Garut sendiri belum menetapkan kondisi darurat bencana kekeringan karena menunggu rekomendasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Itu sesuai Undang-Undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“BMKG itu kan lembaga berwenang mengeluarkan rekomendasi berkaitan cuaca. Tidak bisa sembarangan mengeluarkan pernyataan status siaga bencana kekeringan. Meskipun saat ini sudah terasa ada ancaman ketersediaan air sangat berkurang. Bahkan ada laporan sekitar 2.100 hektare sawah kekeringan ringan, sedang, berat, puso  maupun terancam,” kata Dadi.

Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi yang sejak Rabu (29/7) telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Langkah ini dilakukan karena dampak musim kemarau sudah dirasakan masyarakat.

Penetapan status siaga darurat bencana kekeringan ini langsung ditandatangani Bupati Sukabumi Sukmawijaya. Status ini berlaku sejak Juli hingga November 2015.

“Bupati sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan berlaku selama empat bulan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Usman Susilo 

Menurut Usman penetapan status siaga darurat kekeringan ini berdasarkan sejumlah pertimbangan. Di antaranya surat rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), rapat koordinasi tingkat provinsi Jawa Barat, dan rapat koordinasi tingkat Kabupaten Sukabumi.

“Juga melihat dampak musim kemarau yang sudah dirasakan masyarakat, seperti kekeringan di lahan pertanian dan juga masyarakat di beberapa desa yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Kami segera berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapat pasokan air bersih,” ujar dia.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/