Pimpro PT Priwistaraya Izin Sudah Keluar

by -10 views

Pimpro PT Priwistaraya Izin Sudah Keluar

Jatinangorku.com – Pimpinan proyek (pimpro) perumahan PT Priwistaraya, Ir. Agus membantah tudingan yang mengatakan bahwa proyeknya belum berizin. Menurutnya, izin proyek pembangunan perumahan di Dusun Salam, Desa Sindangsari, Kec. Sukasari itu sudah mengantongi izin prinsip, izin lokasi, IPPT, amdal UPL UKL, dan amdal lalin. Bahkan site plan-nya pun sudah disahkan.

“Hanya saja, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dalam proses dan direncanakan prosesnya seusai Lebaran 2014,” kata Agus kepada wartawan saat ditemui di Jatinangor, Rabu (23/7).

Agus menuturkan, berbagai harapan warga sekitar mengenai proyek berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) akan segera direalisasikan.

“Sekarang masih tahapan menampung aspirasi berupa pengadaan fasilitas berbagai keinginan warga seperti infrastruktur dan lain-lainnya,” terangnya.

Proyek itu, dirintis H. Dadan (pemilik) dan pembebasan lahannya pun sejak 1994. Sedangkan sosalisasi penebangan pohon dan pemetakan alat berat di lokasi tersebut diakuinya memang terlambat. Kendati demikian yang paling penting, izinnya sudah lengkap.

“Sangat tak mungkin pengembang bertidak gegabah tanpa izin dari pemda belum ada. Sosialisasi pengerjaan alat berat pun sambil berjalan saja,” katanya.

Diakui Agus, keterlambatan sosialisasi pemetaan lahan kepada warga akibat berbarengan dengan datangnya alat berat ke lokasi proyek tersebut. “Kami sosialisasi sambil berjalan saja. Perlu diketahui, proyek ini berlangsung antara tujuh sampai sepuluh tahun. Bahkan diprediksi akan menyerap tenaga kerja lokal sekitar 500 sampai dengan 1.000 orang atau mencapai 70 persen,” ungkapnya.

Terkait kabar bahwa pengembang memberikan anggaran kepada aparat pemerintahan untuk biaya surat pelepasan hak (SPH), menurut Agus, hal tersebut di luar kewenangan pengembang.

“Biaya SPH sudah sesuai dan ada tarifnya. Pak Kades dan camat berhak menerima karena ada aturannya,” katanya.

Camat Sukasari, Atang Sutarno membenarkan dirinya menerima biaya SPH sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Benar, saya menerima anggaran sekitar Rp 20 juta. Biaya itu telah digunakan sesuai peruntukannya dan realisasinya mengacu pada aturan,” ujarnya.

Yang lebih memahami persoalan itu, katanya, Kades Sindangsari, Ade Sopyan. “Saya kurang memahami dan mengerti masalah jumlah besaran uang dari pengembang yang dikabarkan sekitar Rp 150 juta itu,” jelas Atang.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/