PNPM Harus Dikelola Secara Transparan

by -16 views

PNPM Harus Dikelola Secara Transparan

Jatinangorku.com – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Masyarakat Perdesaan (MP) di Kab. Bandung, khususnya di Kec. Rancaekek, umumnya di Kab. Bandung dapat meminimalisasi dan mengurangi kemiskinan.

Apalagi di Kab. Bandung masih cukup banyak warga miskin yang perlu dibantu melalui program PNPM. Namun PNPM tersebut harus benar-benar dikelola secara transparan.

Demikian dikatakan anggota DPRD Kab. Bandung, Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si. kepada “GM”, Senin (2/9). Menurut Cecep, penyaluran program PNPM tersebut telah dibahas di aula kantor Camat Rancaekek, Kab. Bandung, Kamis (29/8). Hadir dalam pembahasan tersebut sejumlah warga dan pengelola PNPM.

“Program PNPM ini untuk mengentaskan kemiskinan. Di lapangan itu masih banyak warga, termasuk di Rancaekek yang masuk kategori miskin, hampir miskin, mendekati miskin atau mendadak miskin karena tidak memiliki pekerjaan tetap,” kata Cecep.

Menurutnya, warga yang mendadak miskin itu, bisa saja rumahnya cukup bagus. Tetapi mereka baru menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat kerjanya. Sehingga mereka tidak memiliki pendapatkan dan akhirnya menjadi miskin.

Ia juga mengatakan, PNPM adalah bagian dari program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan pihak lain yang ada di lapangan. “Masyarakat juga harus kritis dalam menyikapi program tersebut,” harapnya.

Menurutnya, persoalan kemiskinan saat ini semakin kompleks dan kronis. Sehingga diperlukan hubungan baik dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Dalam program PNPM harus ada partisipasi masyarakat. PNPM akan sulit berjalan jika tidak ada partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Cecep, program PNPM harus benar-benar bisa memecahkan persoalan kemiskinan. Untuk itu, pengelolaan PNPM harus transparan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan menjadi modal untuk membangun kemitraan.

“Jika sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, akan mengurangi beban kita dalam menanggulangi kemiskinan. Termasuk jika dilakukan secara transparan, masyarakat juga akan banyak berpartisipasi,” tuturnya.

Menurutnya, pemberdayaan dan pembangunan desa, tidak hanya dari PNPM saja. Melainkan ada juga bantuan dari provinsi yang mencapai miliaran rupiah. Sehingga sejumlah pihak harus mendorong pemerintahan desa agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya warga miskin.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintahan desa harus memiliki kendaraan operasional untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saat ada yang sakit. Meski di lapa-ngan masih ada pemerintah desa yang belum memiliki mobil operasional. Tapi banyak juga yang sudah memiliki kendaraan operasional.

Sumber : http://klik-galamedia.com