Polda Jabar OTT Dua Pegawai BPN Sumedang

by -238 views

SATUAN Tugas (Satgas) Sapu bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) Provinsi Jabar dan Ditreskrimsus Polda Jabar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Sumedang.

Dalam OTT tersebut, polisi amankan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPN Sumedang. Kedua PNS tersebut, terdiri dari satu pria dan satu wanita, yang tertangkap tangan pungli ke masyarakat dalam pengurusan penerbitan sertifikat tanah.

Kedua PNS tersebut yakni RRR (41) staf bagian Analis Permohonan, dan Ay (50) staf Pengadministrasian Umum. Keduanya tertangkap tangan pada, Kamis 9 Februari 2016.

“Keduanya diamankan oleh tim Saber Pungli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang,” ucap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, di Mapolda Jabar, Sabtu (11/2/2017).

Dari kedua tersangka, lanjut Yusri, polisi menyita 10 amplop berisi uang tunai sebesar total Rp. 9.930.000. Amplop tersebut berisikan uang tunai berbeda beda, tiga buah sertifikat tanah HM dan HGB berikut warkah tanahnya serta tujuh bendel warkah tanah.

Masih dikatakannya, modus yang dilakukan pelayan masyarakat ini, setiap masyarakat yang akan mengurus secara sah sertifikat tanah itu, dipersulit penerbitannya. Saat akan dikeluarkan surat sertifikat yang diajukan masyarakat, keduanya meminta uang untuk penerbitannya sekitar Rp 200.000-500.000.

“Kalau tidak memberikan uang tersebut, mereka beralasan tidak dapat menerbitkan surat tanahbyamg diajukan masyarakat,” tuturnya.

Kini kasus tangan yang menyeret dua PNS di Kabupaten Sumedang, ditangani Ditreskrimsus Polda Jabar. Polisi pun telah menaikan status kedua PNS dari status sebagai saksi terlapor menjadi tersangka.

Polisi menerapkan pasal 5 pasal 11 dan atau 12 b atau 12 huruf e Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di rubah Undang-undang nomk 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undamg nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  ancaman 4 tahun paling tinggi  20 tahun, pada kedua PNS tersebut.

“Kita juga masih terus kembangkan kasus inu, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka dalam kasus penerbitan surat tanah,” kata Yusri.