Praktisi Lingkungan Minta Pemkab Sumedang Buat Sumur Resapan

by -11 views

Jatinangorku.com – Praktisi lingkungan hidup di Kab. Sumedang meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Sumedang untuk membuat program sekaligus menggencarkan pembuatan sumur resapan. Sebab, hingga kini Pemkab Sumedang belum melakukan program pembuatan sumur resapan di lingkungan pemukiman penduduk, termasuk perkantoran pemda dan swasta.

“Padahal, berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketika mendirikan bangunan harus membuat sumur resapan. Pembuatan sumur resapan tersebut, 100 meter dari bangunan pemukiman penduduk maupun gedung pemerintah dan swasta. Ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Cuma sayangnya, sampai sekarang di Kab. Sumedang masih banyak rumah dan bangunan yang tidak membuat sumur resapan,” kata Praktisi Lingkungan Hidup di Kab. Sumedang, Azis Hidayat, di Sumedang, Kamis (18/6/2015).

Menurut dia, ketentuan yang mengharuskan setiap mendirikan bangunan harus membuat sumur resapan, karena manfaatnya sangat besar untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Dengan sumur resapan, tanah bisa menyimpan air ketika musim hujan.

Dengan banyaknya sumur resapan, air hujan tidak langsung terbuang ke aliran sungai, melainkan meresap ke dalam tanah. Jika aturan pembuatan sumur resapan diterapkan oleh pemda kepada seluruh masyarakat, secara tidak langsung dapat membantu mengantisipasi terjadinya kekeringan di musim kemarau.

“Oleh karena itu, Badan Lingkungan Hidup harus secepatnya memprogramkan sekaligus menerapkan pembuatan sumur resapan di masyarakat. Terlebih sekarang sudah musim kemarau, BLH harus sudah memikirkannya dari sekarang,” tutur Azis Hidayat.

Pembuatan sumur resapan, lanjut dia, sebagai upaya memperbaiki kerusakan alam sekaligus mencegah banjir dan kekeringan dampak kerusakan lingkungan saat ini.

Ketika musim hujan, banyak musibah banjir karena air hujannya tidak terserap tanah. Sebaliknya, pada musim kemarau banyak terjadi kekeringan karena tanahnya tidak mampu menyimpan air.

“Semestinya pemda sadar dengan terjadinya fenomena kerusakan lingkungan saat ini dan segera mengambil langkah antisipasi dan penanggulangannya. Namun sayangnya, berbagai upaya itu tidak dilakukan. Jangankan membuat sumur resapan di pemukiman penduduk, pembangunan gedung pemda Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang sendiri, tanpa dilengkapi dengan sumur resapan,” ujarnya.

Lebih jauh Azis Hidayat menjelaskan, selain membuat sumur resapan, BLH pun harus mengintensifkan pengolahan sampah di masyarakat. Sampah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat masih bisa dimanfaatkan melalui pengolahan.

Sampah bisa dipilah-pilah, mana sampah organik dan mana sampak anorganik. Sampah organik, bisa diolah lagi menjadi pupuk kompos yang sangat bermanfaat untuk pertanian. Sementara sampah anorganik, bisa didaur ulang sehingga menghasilkan barang-barang kerajinan.

“Nah hal-hal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan lah yang mestinya diintensifkan oleh BLH. Hal itu supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan senang mengurusi urusan projek saja. Persoalan lainnya, para petugas sampah harus diperiksakan kesehatannya secara rutin karena pekerjaannya berbahaya bagi kesehatannya. Jangan sekedar diberi segelas susu murni saja, tapi sekalian diperiksa kesehatannya secara rutin,” ujar Azis. Hidayat

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/