Presiden Minta Penghapusan Program Pendidikan yang Dinilai Usang, Ini Respon Rektor Unpad

by -105 views

Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi berani menghapus fakultas atau program pendidikan yang sudah usang dan tak sesuai perkembangan zaman.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan para pimpinan perguruan tinggi serta para pejabat eselon I dan II Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

 

Merespon permintaan Presiden Jokowi tersebut, Universitas Padjadjaran merespon bahwa Unpad setuju atas permintaan Presiden Jokowi.

 

Rektor Universitas Padjadjaran, Tri Hanggono Achmad, mengaku mengapresiasi permintaan Presiden Jokowi.

Hal tersebut ia katakan saat ditemui Tribun Jabar di Gedung Rektorat Unpad Jatinangor.

“Pertama, tentu kami bergembira sangat mengapresiasi maksudnya Pak Presiden,” ujar Tri Hanggono Achmad, Rabu (17/10/2018).

Rektor Unpad melihat Presiden Jokowi mengapresiasi Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang siap menghadapi perubahan.

Dengan perubahan dunia yang begitu cepat, perguruan tinggi menjadi lembaga dengan respon yang siap mnghadapi perubahan.

“Saya menilai yang pertama kali siap adalah perguruan tinggi, itukan penghargaan sehingga harapannya itu besar diberikan ke perguruan tinggi, karena beliau berkeyakinan dengan respon perguruan tinggi yang siap menghadapi perubahan, pasti akan memberikan hal baik bagi bangsa secara keseluruhan,” ujar Tri Hanggono Achmad.

Perguruan tinggi sebagau jawaban atas tantangan perubahan dunia, namun permasalahannya kompleks.

Sehingga dalam akademisi ada kultur kehati-hatian, tidak boleh melakukan sesuatu dengan cepat.

 

“Harus didasarkan riset dulu dan sebagainya, nah ini kehati-hatiannya. Walaupun melihat tantangan sekarang belum tentu perubahan itu harus didasarkan pada hasil research,” ujar Tri Hanggono Achmad.

Unpad, lanjutnya, tidak menghapus fakultas atau program studi yang telah usang, melainkan diganti atau digeser namanya.

“Bukan dihapus tapi diganti, digeser namanya. Keuntungannya Unpad sebagai PTN-BH, dan di Indonesia ada 11 PTN,-BH, mereka punya keleluasaan dan kewenangan, sedangkan perguruan tinggi lain harus menunggu izin dulu dari kementrian,” ujar Tri Hanggono Achmad.

 

 

 

Sumber : http://jabar.tribunnews.com