Produk Hukum Wakil Bupati Sumedang Cacat?

by -87 views

Jatinangorku.com – Ade Irawan, Bupati Sumedang nonaktif, mengirimkan surat kepada Gubernur Jabar terkait keabsahan beberapa produk hukum yang dilakukan Plt Bupati Sumedang Eka Setiawan. Pasalnya menurut Ade, selama dirinya ditahan belum pernah mendapatkan surat dinas termasuk menandatangani naskah-naskah Produk Hukum.

Surat tertanggal Senin, 7 Desember 2015 ini dilayangkan ke gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta, Inspektur Jenderal Kemendagri, di Jakarta, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, dan Ketua KPUD Kabupaten Sumedang.

Dalam surat yang juga disebarkan ke awak media tersebut, Ade menulis ada beberapa hal yang perlu dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali keabsahan produk-produk hukum yg dikeluarkan oleh Eka Setiawan sebagai Wakil Bupati Sumedang terutama dalam kurun waktu tanggal 30 Maret 2015 sampai 19 Agustus 2015.

Menurutnya, bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, dirinya sebagai Bupati Sumedang Periode 2013-2018 mendapat tindakan hukum berupa penahanan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas Kasus Perjalanan Dinas DPRD Kota Cimahi TA 2011 yang dikembangkan ke TA 2010.

Kemudian sejak tanggal 27 Maret 2015, dia tidak lagi menerima surat-surat dinas termasuk menandatangani naskah-naskah Produk Hukum yang biasanya disampaikan oleh Sekpri.

“Berdasarkan penjelasan Sekpri, ia dilarang menyerahkan surat-surat dinas dan naskah produk Hukum kepada saya oleh Wakil Bupati Sumedang (Sdr. Eka Setiawan) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang (Sdr. Zaenal Alimin),” ujar Ade dalam surat tersebut.

Menurut Ade, meski secara fisik dirinya berada di tahanan tetapi masih berstatus sebagai bupati aktif karena belum menerima pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang. “Saya baru diberhentikan sementara oleh Mendagri tertanggal 20 Agustus 2015,” katanya.

Dijelaskan Ade, dalam kurun waktu tanggal 27 Maret 2015 sampai 19 Agustus 2015, dirinya, tidak pernah memberikan/mengeluarkan Fakta Integritas kepada Eka Setiawan sebagai Wakil Bupati Sumedang yang menjalankan tugas dan wewenang Bupati sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam kurun waktu 27 Maret sampai 19 Agustus 2015, menurut Ade, tidak ada produk hukum yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Eka Setiawan selaku Wakil Bupati Sumedang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Sumedang.

Selanjutnya dalam kurun waktu Tanggal 27 Maret sampai 19 Agustus 2015, Eka Stiawan telah menandatangani produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan sebagainya yang merupakan kewenangan bupati. Padahal yang bersangkutan belum mendapat pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang melimpahkan kewenangan tersebut.

“Sdr Eka Setiawan yang ditunjuk dan dilantik sendiri oleh saya sebagai Wakil Bupati Sumedang, telah mengambil alih kewenangan saya sebagai Bupati Aktif dengan tidak terlebih dahulu berkonsultasi dan melaporkan kepada saya, baik lisan maupun tertulis dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sumedang,” jelasnya.

Atas kasus tersebut, Ade meminta kepada Gubernur Jabar supaya dapat menindaklanjuti dan memberi tindakan terhadap Eka Setiawan sesuai aturan yang berlaku.

Persoalannya, karena sebelum diterbitkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Agustus 2015 yang berisi di antaranya tentang pemberian kewenangan, yang bersangkutan telah melakukan tugas dan wewenang Bupati Sumedang.

“Logikanya kalau Wakil Bupati Sumedang bisa menandatangani produk hukum sebelum tanggal 20 Agustus 2015, kenapa ada Kemendagri tanggal 20 Agustus 2015 tentang pelimpahan wewenang kepada Wakil Bupati Sumedang untuk melaksanakan kewenangan Bupati ? Itu artinya kewenangan yang dimiliki Wakil Bupati Sumedang untuk melaksanakan tugas Bupati, baru dimulai sejak tanggal 20 Agustus 2015,” ujarnya.

Jadi menurut Ade, Eka Setiawan telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Butir (d) Undang-undang Nomor 23 Th.2014 yaitu, “Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang di pimpin”. Atas perbuatan Eka Setiawan tersebut dapat merugikan daerah dan sebagian Masyarakat Sumedang, karena telah menerbitkan Produk Hukum diluar kewenangannya yang berakibat pembebanan pada Keuangan Daerah.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/