Produk Hukum yang Ditandatangani Wabup Sumedang, Cacat Hukum

by -11 views

Jatinangorku.com – Berbagai produk hukum yang ditandatangani Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan saat Bupati Sumedang Ade Irawan ditahan oleh Kejati Jabar dalam kasus perjalanan dinas DPRD Cimahi tahun anggaran 2011, dinilai cacat hukum.

Alasannya, kendati Ade Irawan ditahan, namun masih menjabat sebagai bupati aktif karena belum ada surat pemberhentian sementara (non aktif) dari Mendagri.

Meski demikian, Wabup Eka Setiawan tetap menandatangani berbagai produk hukum tersebut, bahkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Bupati Sumedang non aktif Ade Irawan.

Demikian surat Bupati Sumedang non aktif Ade Irawan yang disampaikan kepada wartawan melalui stafnya Ivan Fardiansyah, belum lama ini.

“Penandatanganan berbagai produk hukum oleh Wabup Eka Setiawan itu terhitung sejak tanggal 27 Maret sampai 19 Agustus lalu, ketika saya menjalani masa tahanan oleh Kejati Jabar. Akan tetapi, saya masih menjabat bupati aktif karena belum ada surat pemberhentian sementara dari Mendagri. Oleh karena itu, berbagai produk hukum yang ditandatangani Wabup Eka cacat hukum. Jika di kemudian hari terjadi persoalan hukum, saya tidak bertanggungjawab,” ujar Bupati Sumedang nonaktif Ade Irawan dalam suratnya.

Menurut dia, berbagai produk hukum yang ditandatangani Wabup Eka Setiawan, antara lain 4 Peraturan Daerah (Perda), 6 Peraturan Bupati (Perbup) dan 21 Keputusan Bupati (Kepbup).

Berbagai produk hukum tersebut, sangat penting dan implikasinya sangat luas dalam menentukan langkah dan kebijakan Kabupaten Sumedang ke depan.

Berbagai produk hukum tersebut, di antaranya Perda No. 2/2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda No. 3/2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Selain itu, Perbup No. 63/2015 tentang Tata Penyaluran Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2015 dan Perbup No. 65/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No. 68/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

Untuk produk hukum Kepbup, di antaranya Keputusan Bupati No. 650/KEP.240-DiskopUMKMPP/2015 tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Kaki Lima Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang di Depan Stadion Ahmad Yani.

“Penandatanganan berbagai produk hukum itu, masih menjadi kewenangan saya selaku bupati aktif, walau secara fisik ditahan. Oleh karena itu, Eka Setiawan telah mengambil alih kewenangan saya sebagai bupati aktif. Bahkan Eka tidak berkonsultasi dan melaporkan kepada saya, baik lisan maupun tulisan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bupati Sumedang,” ujar Ade Irawan.

Sejak ditahan 27 Maret 2015 lalu, lanjut dia, dirinya tak lagi menerima berbagai surat dinas termasuk menandatangani sejumlah naskah produk hukum yang biasanya disampaikan sekpri.

Kendati secara fisik berada dalam tahanan Lapas Sukamiskin Bandung, statusnya masih bupati aktif karena belum menerima pemberhentian sementara (non aktif) dari Mendagri.

“Saya baru diberhentikan sementara oleh Mendagri tanggal 20 Agustus 2015. Aturannya, Wabup Eka bisa melaksanakan tugas dan wewenang bupati secara penuh termasuk mengeluarkan berbagai produk hukum, sejak keluar surat Mendagri tentang pemberhentian sementara,” katanya.

Lebih jauh Ade Irawan menjelaskan dalam suratnya, berdasarkan Undang-Undang No. 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 66 ayat 1 huruf c, dijelaskan wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Akan tetapi, pada ayat 3 disebutkan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah, wakil kepala daerah menandatangani fakta integritas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Namun, sejak ditahan dan statusnya masih bupati aktif , dirinya tidak pernah memberikan atau mengeluarkan fakta integritas kepada Eka Setiawan sebagai Wakil Bupati Sumedang.

“Terkait masalah tersebut, saya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 7 Desember lalu guna ditindaklanjuti sekaligus memberi tindakan terhadap Eka Setiawan sesuai aturan berlaku. Tembusan, kepada Mendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri, Ketua DPRD dan KPUD Kabupaten Sumedang. Saya juga sudah mengirimkan surat kepada DPRD Kab. Sumedang, 23 November lalu. Dalam surat itu, saya mohon DPRD dapat mengambil berbagai langkah agar Wabup Sumedang dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu, untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Suratnya pun ditembuskan kepada Mendagri, Gubernur Jabar dan Ketua KPUD Kab. Sumedang,” ujar Ade.

Ade Irawan mengatakan, tindakan Wabup Eka Setiawan itu, dinilai melanggar Undang-Undang No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat (1) butir (d).

Dalam pasal itu disebutkan, wabup Eka telah menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan daerah yang dipimpinnya.

“Perbuatan Eka Stiawan dapat merugikan daerah dan masyarakat Sumedang. Sebab, Eka telah menerbitkan produk hukum di luar kewenangannya yang bisa berakibat pembebanan pada keuangan daerah,” ucapnya.

Ketika dikonfirmasi melalui telefon, Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan Kamis (10/12/2015) membantah, bahwa beberapa produk hukum yang ditandatanganinya sewaktu Bupati Sumedang Ade Irawan ditahan Kejati Jabar cacat hukum.

Dia mengaku menandatangani berbagai produk hukum tersebut, sesuai Undang-Undang No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 65 ayat 3 disebutkan, kepala daerah yang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya.

“Karena beliau (bupati-red) dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga sayalah yang melaksanakan tugas dan wewenang bupati, termasuk menandatangani berbagai produk hukum. Seperti halnya, perda, perbup dan kepbup. Kalau sudah ditahan, ya sudah, tidak boleh melaksanakan tugas dan wewenangnya lagi. Jadi, saya sudah melaksanakan tugas dan wewenang bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bahkan sebelumnya, saya sudah berkonsultasi dengan mendagri dan gubernur. Jadi sebetulnya, tidak ada masalah,” ujar Eka.

Terkait fakta integritas, lanjut dia, dirinya pun mengaku sudah menandatangai fakta integritas saat dilantik menjadi wakil bupati oleh Bupati Sumedang Ade Irawan.

Meski dalam Undang-Undang No. 9/2015 pasal 66 ayat 3 disebutkan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah, wakil kepala daerah menandatangani fakta integritas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah, namun penandatangan fakta integritas itu cukup sekali saat pelantikannya menjadi wabup.

“Jadi, penandatangan fakta integritas cukup sekali saja, saat saya dilantik. Dengan pelantikan itu, secara aturan dan norma hukum, saya sudah sah menjadi wabup,” ujarnya.

Ditanya Bupati non aktif Ade Irawan sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jabar yang menyampaikan perbuatan Wabup Eka telah melanggar Undang-Undang No.23/ 2014 pasal 76 ayat (1) butir (d) yang telah menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan daerah yang dipimpinnya, Eka mengatakan biar saja instansi yang dikirimi surat yang mengkajinya.
“Saya juga belum ada undangan dari DPRD terkait surat yang dilayangkan beliau (Ade Irawan-red). Kalau pun ada undangan bukan kepada saya, tapi sekda, kabag hukum dan kabag tapem,” tuturnya.

Menyinggung tentang Wabup Eka tak pernah berkonsultasi tentang program kepada Bupati Ade Irawan saat ditahan tapi masih bupati aktif, ia mengatakan, konsultasi sudah dilakukan, termasuk secara lisan melalui sekpri bupati.

“Akan tetapi, karena kesibukan, konsultasinya tidak bisa rutin. Terlebih lagi, konsultasinya tak perlu rutin,” ujarnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/