Program SMA Gratis di Sumedang Dinilai Gagal

by -81 views

Jatinangorku.com – Pembebasan biaya pendidikan bagi SMA sederajat gagal akibat kurang komitmen dari para pejabat pemkab Sumedang.

Hampir setahun program ini dijalankan, hanya 19 persen siswa SMA Negeri yang digratiskan dari biaya pendidikan, 16 persen siswa SMA swasta, 22,45 persen siswa SMK negeri dan 16 persen siswa SMK swasta. Selebihnya atau sebagian besar siswa SMA sederajat ini masih membayar biaya pendidikannya.

“Jadi baru sedikit siswa yang sudah terbebas dari biaya pendidikan. Sebagian besar yaitu lebih dari 80 persen siswa di setiap jenis sekolah menengah masih membayar biaya pendidikannya,” kata Nurdin Zein, Anggota DPRD Sumedang yang dicalonkan menjadi Ketua Komisi C DPRD Sumedang, Kamis (25/9/2014).

Nurdin menjelaskan, sekolah mengaku tak sanggup mengelola dana bantuan keuangan yang diberikan pemkab sebagai program pembebasan biaya pendidikan ini. Pasalnya, dana operasional di sekolah lebih besar daripada jumlah bantuan yang diberikan pemkab. Akhirnya, mereka tetap memungut biaya dari siswa.

“Sekolah ini belum termasuk sekolah gratis biaya, karena masih memungut biaya pendidikan, jadi yang gratis itu baru dirasakan sebagian kecil siswa saja,” kata Nurdin.

Atas kondisi ini, Rahmat Juliadi, Mantan Ketua Komisi C pada periode lalu menyayangkan sikap pemkab yang tidak komitmen terhadap program ini. Akibatnya, program ini gagal dilaksanakan. Sejatinya, program ini menjadi prestasi bagi pemkab Sumedang.

“Pemkab kurang komitmen terhadap program ini, jadinya ya programnya gagal, karena memang hanya segelintir siswa saja yang digratiskan dari biaya pendidikan,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, pada awal diluncurkan program ini, sudah ada dua SMA yang menolak mengikuti program ini. Alasannya, biaya bantuan operasional sekolah yang dihitung per siswa tak mencukupi rencana anggaran biaya yang dimiliki sekolah.

“Ada juga SMK yang tak mengikutinya karena statusnya masih baru sehingga belum bisa menerima dana BOS dari pusat, namun sebagian besar sekolah lainnya bersedia mengikuti,” terang Rahmat.

Terhadap sekolah ini, pemkab meminta merancang kembali rencana anggaran sampai bisa mencukupi jumkah dana bantuan atau setidaknya selisihnya tidak terlalu besar, sehingga ketika dilakukan pungutan pun, jumlahnya tak besar.

Pungutan pun harus berdasarkan persetujuan bupati ditambah akan ada audit publik atas dana pungutan tersebut.

Namun, beberapa bulan program ini berjalan, satu persatu sekolah mengeluh dan mengajukan keberatan. Dana bantuan keuangan tersebut jauh dari mencukupi. Hal ini tak hanya dirasakan sekolah di kota, tapi sekolah di kampung atau pedalaman yang justru mempunyai guru sukwan yang banyak dan harus mendapatkan honor. Honor ini tak akan terbayarkan jika mengandalkan uang dari pemkab.

“Nah, keluhan tersebut sudah terjadi sejak awal 2014, hingga akhirnya kini hanya beberapa sekolah saja yang mendapatkan bantuan keuangan dan bisa disebutkan sudah murni bebas biaya. Jumlah siswanya ya itu tadi hanya segelintir saja,” kata Rahmat yang kini tak lagi menjadi anggota dewan.

Terkait kondisi ini, Bupati Sumedang Ade Irawan mengatakan, program pendidikan gratis bagi SMA sederajat memang membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini sudah termaktub dalam Perbup No 67 Tahun 2013.

“Pendanaan untuk kebijakan pembebasan biaya pendidikan ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten serta swadaya masyarakat dan partisipasi sektor swasta serta sumber lain yang tidak mengikat,” kata Ade.

Ade menyebutkan, pungutan kepada siswa yang saat ini hampir terjadi di semua sekolah merupakan pendanaan dari swadaya masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat

Sumber : http://www.inilahkoran.com/