Ribuan Buruh Ancam Kepung Gedung Sate

by -7 views

Ribuan Buruh Ancam Kepung Gedung Sate

Jatinangorku.com – Ribuan buruh di Jawa Barat berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate pada Kamis (26/9) ini. Mereka mendesak pemerintah mencabut rancangan inpres kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

“Pada dasarnya kita menolak inpres kenaikan UMK, karena hal tersebut akan merugikan para buruh. Oleh karena itulah sekitar 5.000 buruh di Jawa Barat akan mendesak penolakan itu,” jelas Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, Rabu (25/9). 

Dikatakan Roy, pada aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan para buruh, di antaranya penolakan inpres kenaikan UMK. Terlebih dengan adanya inpres UMK tersebut maka kenaikan UMK akan dilakukan dalam 2 tahun sekali. Selain itu kenaikan upah industri padat karya pun dibatasi 5-10%. 

“Itu bertentangan dengan undang-undang, khususnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana diatur bahwa kenaikan UMK dilakukan setahun sekali,” jelasnya. 

Selain itu, lanjutnya, rancangan inpres kenaikan UMK pun akan mengintimidasi peranan dewan pengupahan. Selama ini masalah kenaikan upah buruh disurvei dewan pengupahan dengan berbagai pertimbangan, baik dari sisi inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. 

“Dengan adanya inpres tersebut maka dewan pengupahan pun tidak memiliki peran, dan itu bertentangan dengan Keppres 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan,” katanya. 

Tidak hanya itu, lanjut Roy, pada aksi nanti para buruh pun akan mendesak pemerintah untuk kenaikan upah tahun 2014 naik sekitar 60% dari upah sebelumnya. Kenaikan upah 60% tersebut dilatarbelakangi oleh kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. 

“Dampak kenaikan harga BBM ini sangat besar dirasakan oleh kaum buruh. Bahkan hal itu pun membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Oleh karena itulah kita mendesak kenaikan upah 60% dari upah sebelumnya. Apalagi UMK 2013 tidak memperhitungkan dampak kenaikan BBM karena ditetapkan pada tahun 2012,” katanya. 

Selain itu, lanjutnya, para buruh pun akan mendesak pemerintah untuk menghapusakan sistem outsourcing dan meminta revitalisasi undang-undang pengawasan supaya dilakukan terpusat. 

Aman dan tertib

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaya mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh tersebut merupakan hak mereka dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini, para pengusaha pun tidak bisa mencegah keinginan para buruh. Meski demikian, pihaknya berharap aksi yang dilakukan para buruh bisa aman dan tertib. Para buruh tidak melakukan sweeping ke pabrik-pabrik dan mengajak rekan-rekan mereka yang sedang bekerja. 

“Kalau hanya sebatas perwakilan para buruh itu tidak apa, tetapi kalau sampai terjadi sweeping, itu jelas merugikan perusahaan. Kita harapkan aksi para buruh bisa kondusif,” harapnya.

Sumber : http://klik-galamedia.com/