Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Adu Gagasan Solusi Pembangunan Jabar

by -73 views

Dua bakal calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil beradu gagasan tentang konsep pembangunan di Jabar. Dalam diskusi  Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Auditorium Pusat Studi Jepang UI, Kota Depok, Kamis, 21 Desember 2017 itu keduanya membahas tentang tantangan dan solusi pembangunan Jabar.

Keduanya tidak datang bersamaan. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi pembicara pertama karena Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terlambat datang. Beberapa pembicara lain, Wakil Gubernur Deddy Mizwar dan Anggota DPD Jabar Aceng Fikri urung hadir.

Dalam paparannya, Dedi Mulyadi menekankan penting pembangunan Jabar berbasis kebudayaan dan lingkungan. Dia menilai, sejumlah persoalan masyarakat Jabar muncul karena hilangnya kultur atau identitas kesundaannya. Peran masyarakat Sunda pun menghilang dalam dinamika kebangsaan.  Dedi mencontohkan, minimnya orang Jabar yang mau menjadi pemimpin karena filosofi tuturut munding. Alih-alih menonjol, masyarakat Jabar semakin inferior dibanding masyarakat lain. 

Tergerusnya identitas budaya, lanjurnya, bermula karena menghilangnya pendidikan karakter bagi para pelajar. “Orang tidak dididik untuk percaya diri,” ucap Dedi Mulyadi. Kurikulum pendidikan pun monoton tak adaptif dengan lingkungannya. Bagi Dedi, pendidikan pelajar harus berbasis atau berkorelasi dengan lingkungannya. Pelajar yang berada di lingkungan pertanian, semestinya diajari bagaimana mengenal bibit padi dan bercocok tanah. Begitu pula para pelajar di lingkungan laut dan industri. Dengan cara itu, ilmu pun teraplikasi dalam konteks kekinian dan lingkungan tempat tinggal.

Dedi Mulyadi meyakini betul budaya dan lingkungan yang berasal dari kearifan lokal menjadi solusi terhadap tantangan pembangunan Jabar ke depan. Seperti persoalan ketimpangan kesejahteraan kawasan Utara dan Selatan Jabar. “Distribusi anggaran tidak melahirkan regulasi yang tepat. Setiap daerah berlomba-lomba membuka (diri menjadi) kawasan industri,” tuturnya. Akibatnya, kesejahteraan tak sepenuhnya terealisasi dan daya dukung lingkungan malah berkurang. “Terus kawasan konservasinya di mana,” ucapnya. 

Persoalan kerusakan lingkungan seperti pencemaran Sungai Citarum juga berpangkal dari hilangnya pendekatan budaya.  “Saya katakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum cukup dijaga adat, enggak usah kelembagaan,” ujarnya. Pelibatan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dalam memelihara Citarum lebih bak ketimbang menyerahkan urusan sungai kepada lembaga-lembaga yang saling berebut kewenangan dan hanya beorientasi birokrasi. 

Bagi Dedi Mulyadi, pertumbuhan ekonomi bukan segala-galanya. ‎ “Jangan lupakan asas lingkungan, karena uang ternyata tak punya arti manakala tak memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan manusia,” tuturnya.

Mencontoh Kota Bandung

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memaparkan pentingnya teknologi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan Jabar. Dengan menggunakan teknologi, persoalan PNS yang bolos hingga penjualan beras yang tidak efektif mendapat solusi. Ridwan Kamil bakal menjadikan metode penyelesaian masalah Kota Bandung sebaga solusi bagi Jabar.‎ “Yang positif di Bandung mau saya Jabar-kan,” ucapnya.

Dia mencontohkan, penghilangan izin usaha di Bandung akan menjadi resep ampuh menumbuhkan industri kecil di Jabar. “Waktu saya hilangkan izin, dalam waktu 6 bulan, 30 ribu perusahaa kecil lahir,” ujarnya. Penyaluran kredit tanpa bunga dengan melibatkan pengurus masjid juga jadi program andalannya.

Meskipun hanya wali kota kawasan urban, Ridwan Kamil mengaku tak canggung mengurus masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa dengan konsep kampung tematik menjadi kunci dalam program-program Ridwan Kamil.‎ “Makanya kalau saya jadi Gubernur, satu kampung satu produk,” ujarnya. Setiap kampung disulap menjadi industri produk tertentu. Sedangkan Pemprov bertanggung jawab dalam menyiapkan sistemnya terkait pemasaran atau distribusi barangnya. Petani, lanjutnya, diajari menggunakan aplikasi teknologi guna mampu memasarkan produk-produknya secara langsung. 

Membangun infrastruktur Jabar, tuturnya, tak bisa hanya bergantung pada APBD seadanya.‎ “Maka public privat policy harus jadi solusi, Rp 500 triliun dibutuhkan untuk membangun Jabar secara infrastruktur. APBD nya hanya Rp 30 triliunan, belanja langsung kurang dari Rp 10 triliun, jadi enggak mungkin,” ujarnya. Tak pelak, menggandeng pihak-pihak lain guna ikut membangun Jabar menjadi keniscayaan.

 

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com