Rp 600 Juta Gaji PNS “Siluman” Mengalir ke SKPD

by -37 views

 

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Atang Setiawan meminta penanganan 300-an pegawai negeri sipil (PNS) fiktif bukan hanya pada jumlah pegawai saja. Tapi harus ditelusuri juga kerugiaan negara akibat adanya PNS fiktif.

“Harus ditelusuri juga uang untuk gaji PNS fiktif itu. Nilainya sangat besar sekali,” kata Atang di DPRD, Senin (25/4).
Menurutnya, jika ada niat dan keseriusan maka untuk mengusut siapa penerima gaji PNS Itu fiktif itu sangat gampang. “Pemerintah masih memiliki data nama dan tempat bekerja PNS fiktif di data mereka. Serta di SKPD mana saja PNS fiktif itu bekerjanya,” katanya.

Ia mengatakan saat pembahasan APBD 2016 jumlah dana alokasi umum (DAU) untuk Sumedang menurun dan meleset dari perhitungan. “Sebelumnya ditargetkan naik delapan persen namun nayatanya hanya naik dua persen saja,” kata Atang.
Disebutkan, jumlah DAU tak mengalami kenaikan karena adanya perhitungan jumlah PNS yang tak sesuai dengan data. “Sebelumnya Sumedang mengajukan data jumlah PNS secara manual dan saat bersamaan pemerintah pusat melakukan pendataan ulang PNS secara online,” katanya.

Ternyata, terang dia, jumlah PNS yang diajukan berbeda dan pemerintah menghitung jumlah PNS ke data online. “Ada perbedaan jumlah yang cukup besar sehingga DAU Sumedang tak sesuai yang diharapkan,” katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Ramdan Ruhendik Dedi menyebutkan pihaknya belum mendapat laporan soal adanya PNS fiktif dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Saya belum mendapat informasi dari BKD terkait PNS fiktif. Saya akan mengeceknya dulu,” kata Ramdan melalui sambungan telepon, Senin (25/4).

Menurutnya, pihaknya tidak mengetahui soal PNS fiktif yang tetap menerima gaji. “Untuk pembayaran gaji itu tidak dilakukan transper ke rekening PNS tapi dananya diserahkan ke SKPD sesuai dengan data jumlah PNS yang diberikan,” katanya.
Sehingga, terang dia, yang lebih tahu siapa PNS fiktif yang masih menerima gaji itu ada di SKPD.

Dikabarkan sebelumnya, BKD Sumedang menyebutkan ada 300 PNS fiktif di Sumedang. Di Sumedang sendiri sebelumnya tercatat ada 13.257 PNS tapi setelah dilakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS) ternyata yang mendaptar hanya 12.957 orang saja. “Sisanya sekitar 300 PNS tak mendaftar ulang. Mereka tak jelas keberadaannya,” kata Dadi Mulyadi, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sumedang, Minggu (24/4).

Menurutnya data secara elektronik atau online itu per akhir tahun 2015. “Itu data Desember 2015 dan sampai April tahun ini sudah ada tiga pegawai yang pensiun,” katanya.

PNS fiktif itu karena masih masuk dalam database padahal sudah pensiun, meninggal dunia dan tidak jelas keberadaannya.
Pemerintah saat ini sudah menyetop gaji PNS yang tak terdaftar setelah e-PUPNS. Jika PNS ini setiap bulan mendapat gaji terendah Rp 2 juta maka untuk 300 PNS itu negara mengeluarkan anggaran Rp 600 juta atau dalam setahun Rp 7,8 miliar diberikan ke PNS siluman