Rusak Fasilitas Negara Satpol PP Kab Sumedang Laporkan LSM ke Polisi

by -56 views

Jatinangorku.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Sumedang melaporkan gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke pihak kepolisian. Pelaporan tersebut terkait dugaan perusakan dan penurunan baliho foto Bupati Sumedang yang terpasang di Gerbang Gedung Negara, Jln. Prabu Geusan Ulun Sumedang, Rabu (8/10).

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun “GM”, Kamis (9/10), Polres Sumedang masih menyelidiki pengaduan Satpol PP itu. Termasuk dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

“Memang benar, kami sudah menerima laporan kasus tersebut dari Satpol PP kemarin sore (Rabu, 8/10, red. Namun untuk terlapornya kami jelaskan nanti, karena sudah masuk ke teknis. Yang pasti, hingga saat ini, kami masih melakukan penyelidikan untuk pemenuhan alat bukti permulaan,” kata Kasat Reskrim Polres Sumedang, Niko N. Adi Putra di Mapolres Sumedang.

Menurutnya, mengingat pelaporan tersebut bersifat pengaduan, pihaknya masih mengkaji kasus tersebut. Kajian salah satunya guna memastikan apakah kasus itu ada perbuatan melawan hukum atau tidak. “Jika ada pelanggaran hukum yang didukung alat bukti permulaan yang cukup, kasusnya bisa dinaikkan ke penyidikan. Kami akan menindak tegas siapa pun kalau ada pelanggaran hukum,” terangnya.

Perselisihan

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pengawas Kebijakan Publik (KNPKP) Kapulaga, Toni S. Liman usai dimintai keterangan oleh penyidik Polres Sumedang mengatakan, KNPKP Kapulaga bagian dari kelompok Gerakan Masyarakat Perubahan Sumedang (Gempurs) yang dilaporkan Satpol PP ke Polres Sumedang atas kasus tersebut. “Kami jelaskan kronologi kejadiannya,” singkatnya.

Dijelaskannya, kejadian berawal ketika sejumlah spanduk yang dipasang Gempurs diturunkan Satpol PP. Isi spanduk tersebut, prinsipnya memberi semangat kepada anggota dewan supaya DPRD menurunkan Bupati Sumedang H. Ade Irawan.

Namun di luar dugaan penurunan spanduk tersebut, memicu perselisihan antara Gempurs dan Satpol PP. Hingga akhirnya, perselisihan itu berujung pada penurunan baliho bupati di pintu gerbang Gedung Negara oleh Gempurs. “Sebetulnya baliho bupati itu tidak dirusak atau disobek. Tapi diturunkan dan dilipat rapi. Tetapi tindakan Gempurs dianggap merusak fasilitas negara hingga akhirnya dilaporkan ke polisi,” ungkapnya.

Ia berharap kasus tersebut diselesaikan dengan jalan mediasi antara Gempurs dengan Satpol PP. Apalagi tindakan Gempurs itu berlangsung spontan.

“Dari awal, kami tidak berencana berselisih atau bersengketa dengan Satpol PP. Kejadian ini hanya miskomunikasi sehingga diharapkan bisa diselesaikan dengan mediasi,” tegasnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/