RUU Pilkada Dinilai Tidak Pro Rakyat

by -10 views

Jatinangorku.com – Sejumlah tokoh dan LSM menilai RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak pro rakyat. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahasiswa Pemuda Pancasila (Mapancas) Kabupaten Sumedang, Obi Rohiman.

Obi menilai, jika RUU Pilkada diterapkan, maka orang yang berpotensi dari warga/ masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota dewan, sulit untuk masuk.

“Kalau seperti itu, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya pasti hilang,” kata Obi kepada “GM” saat ditemui di Jatinangor, Minggu (14/9).

Menurutnya, penggunaan RUU Pilkada tersebut bukan untuk mengurangi anggaran, tetapi hanya akan dijadikan unsur politik dan akan menjadi lahan korupsi.

“Kalau pemerintah benar-benar menerapkan RUU Pilkada tersebut, masyarakat pasti kecewa, karena masyarakat juga punya hak untuk memilih pemimpinnya. Tapi kalau untuk sebagian partai pasti menyutujuinya,” ujarnya.

Tetap diterapkan

Sementara itu, pakar hukum, Abul Rohman, M.H. menilai RUU Pilkada pasti akan diterapkan oleh pemerintah karena sudah jauh-jauh hari pemerintah membahas bersama DPR, bahkan kini tinggal menyosialisasikannya.

“Meski banyak pihak yang mendesak untuk mencabut usulan RUU Pilkada, tetap saja akan diterapkan dan tinggal menyisakan pandangan-pandangan saja,” katanya.

Walaupun banyak Aspirasi yang menolak dari berbagai pihak, lanjut dia, baik dari unsur politik maupun unsur masyarakat, dipastikan RUU Pilkada tidak akan berubah.

“Sekarang ‘kan DPR sedang menampung berbagai aspirasi dan pandangan, nanti aspirasi tersebut akan menjadi masukan dalam pembahasan. Sebetulnya untuk hak rakyat dalam hal memilih tinggal ditambah aturannya serta mekanismenya, misalkan rakyat memilih dengan cara polling lewat SMS,” ujarnya.

Akan tetapi, jika berbicara masalah anggaran yang dipakai, maka akan sangat besar. Misalnya APBD yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota pada pilkada sebelumnya hingga milyaran rupiah. Padahal, tambahnya, anggaran tersebut bisa dipakai untuk fasilitas umum dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Honor panitia di tiap kecamatan, seperti PPK, PPS, KPPS, dan ATK sangat besar. Coba anggaran itu dipakai pembangunan masjid, umpamanya, ‘kan lebih bermanfaat. Terutama untuk masyarakat Kabupaten Sumedang yang masih kekurangan fasum,” jelasnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/