Sangat Riskan Berubah, Tenaga Honorer Sumedang Kerja Tanpa SK Bupati

by -15 views

Keberadaan tenaga honorer di Sumedang sampai saat ini tidak diberi payung hukum yang jelas. Mereka bekerja tanpa ada surat keputusan (SK) dari Bupati Sumedang. Sehingga keberadaan jumlah dan posisi honorer sangat riskan berubah karena tak ada surat keputusan dari bupati.

Ketua Komisi C DPRD, Nurdin Zen, menyebutkan sampai sekarang keberadaan honorer itu tanpa ada payung hukum dari pemerintah. “Hanya surat keterangan saja seharusnya ada surat keputusan (SK) bupati tentang keberadaan honorer ini,”

Sebelumnya komisi A dan C DPRD menggelar rapat gabungan membahas honorer bersama Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Inspektorat. “Surat keputusan bupati ini sangat penting supaya para honorer ini terlindungi dan jika ada kebijakan pemerintah pusat soal status kepegawaian mereka sudah terdata dan diprioritaskan,” katanya.

Ia menyebutkan saat kebijakan honorer kategori 2 (K2) bisa menjadi CPNS, Pemkab Sumedang melakukan pendataan. Setelah diverifikasi dari 7000 honore ternyata hanya 3.314 orang yang memenuhi syarat. “Dari 3.314 yang diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebanyak 970 orang honorer K2 dinyatakan lulus CPNS,” katanya.

Namun kelulusan 970 orang itu diprotes honorer yang tidak lulus dengan menyebutkan banyak ternyata pemalsuan dokumen dan mereka meminta Pemkab Sumedang melakukan auidit. Inspektorat melakukan audit dan hanya 594 orang saja yang memenuhi persyaratan dan berkas diserahkan ke BKN. Namun pihak BKN mengembalikan lagi 149 berkas honorer untuk dilengkapi persyaratan disertai surat keterangan dari atasan mereka dan juga dari sekretaris daerah (Sekda).

Sebanyak 594 orang diberi Nomor Induk Pegawai (NIP) dan dinyatatakan sebagai CPNS. Sebanyak 357 orang yang sebelumnya lulus oleh BKN harus gigit jari karena tidak bisa menjadi CPNS karena tak memenuhi kriteria.

Belakangan sebanyak 1.637 honorer berhimpun dalam forum komunikasi tenaga honorer (FKTH) dan menuntut diberi kepastian dengan dibuat surat keputusan bupati. Sebanyak 121 orang dari 1.637 itu saat ini sedang diajukan ke Pemprov Jabar karena mereka guru dan tata usaha di SMA dan SMK. Sehingga ketika kewenangan SMK dan SMA ditarik Pemprov, sebanyak 121 tenaga pendidikan diserahkan ke Pemprov Jabar.

Nurdin menyebutkan selain dari 1.637 honorer yang tergabung dengan FKTH, sebanyak 357 orang honorer yang gagal menjadi CPNS masih tetap bekerja di Pemkab Sumedang. “Saat ini jumlah honorer yang ada di Sumedang mencapai 2599 orang. Jumlah ini berasal dari 3.314 dikurangi 594 yang sudah jadi PNS dan dikurangi 121 orang yang ditarik ke Pemprov sehingga total honorer mencapai 2.599,” katanya.

Ia mengatakan sebanyak 2.599 honorer ini harus diberi surak keputusan bupati supaya keberadaan jelas. “Kalau ada kebijakan pemerintah pusat untuk status honorer maka sebanya 2.599 orang ini yang diprioritaskan,” kata Nurdin.