Sempat Mati Suri, Terbentur Regulasi Sejak 2009, Ini Kabar Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor

by -147 views
Sempat Mati Suri, Terbentur Regulasi Sejak 2009, Ini Kabar Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor
Sempat Mati Suri, Terbentur Regulasi Sejak 2009, Ini Kabar Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor

Sempat Mati Suri, Terbentur Regulasi Sejak 2009, Ini Kabar Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor – Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) ternyata sudah mencuat sejak tahun 2009, tetapi karena terbentur relugasi rencana tersebut baru bisa kembali dibahas pada akhir tahun 2020 ini.

Pembahasan tersebut muncul setelah anggota DPRD Kabupaten Sumedang didesak Tim Akselerasi Pembentukan KPJ untuk segera menyelesaikan Rancangan Paraturan Daerah (Raperda) tentang KPJ.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jajang Heryana mengatakan, rencana pembentukan KPJ itu sejak tahun 2019 hanya hidup mati, tetapi Pemkab Sumedang saat ini sudah siap untuk membentuk KPJ tersebut.

“Ingin adanya pembentukan KPJ ini sejak tahun 2009 hanya hidup mati, hidup mati. Tapi sekarang respons dari pemerintah daerah welcome dan tim akselerasi bersemangat,” ujarnya saat ditemui seusai audensi dengan Tim Akselerasi KPJ, Kamis (5/11/2020).

 

Jajang mengatakan, kendala belum terlaksananya pembentukan KPJ sejak tahun 2009 itu karena terbentur masalah regulasi, sehingga pihaknya akan segera melakukan kajian dan pembahasan bersama stakeholder.

“Mudah-mudahan saat ini tidak terkendala, terutama terkait Perpres baru yang mengatur Cekungan Bandung, terlebih gubernur juga ingin mewujudkan Bandung Metropolitan Area, nah nanti regulasinya seperti apa,” kata Jajang.

 

Baca Juga :  Pemkab Pastikan Tidak Ada Lagi Desa Berstatus Tertinggal di Sumedang

 

Menurutnya, dalam pembentukan KPJ ini nantinya bakal ada klausul yang mengatur secara khsusus terkait percepatan pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, kata dia, nantinya juga bakal ada badan pengelola yang membantu meringankan tugas-tugas pemerintah daerah, sedangkan untuk saat ini tugas di Kawasan Jatinangor itu masih tumpang tindih.

 

“Misalnya, urusan kecamatan bisa sama Dishub kalau hari ini semuanya sama camat. Kalau ada badan pengelola nanti, birokrasi bisa dipercepat,” ucapnya.

Atas hal itu, kata dia, jika KPJ ini sudah terbentuk, nantinya terkait peningkatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat.

 

 

 

Sumber : https://jabar.tribunnews.com/